GELORA.CO - Pengalihan dana simpanan haji sebesar 600 juta dolar AS atau setara 8,7 triliun untuk memperkuat rupiah harus dilakukan dengan kajian yang matang.
Jangan sampai ada mis kelola sehingga dana haji tersebut hilang. Jelaskan semuanya kepada publik supaya jelas dan clear," kata Deputi Badan Pembinaan Jaringan Konstituen DPP Partai Demokrat,
Taufiqurrahman saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/6).
Pemerintah harus belajar dari pengalaman buruk soal mega skandal BLBI dan Skandal Bank Century. Dirinya menekankan, jangan sampai hal itu terulang kembali.
Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI 2017-2019 itu melanjutkan, berdasarkan PP 5/ 2018, disebutkan bahwa kegiatan investasi yang sesuai prinsip syariah dimungkinkan dalam pengelolaan keuangan haji.
"Tapi itu tidak serta merta memberikan katebelece kepada pemerintah untuk mengalihkan dana haji untuk keperluan lain secara ugal-ugalan," tegasnya.
Di tengah pandemik Covid-19 yang juga telah berdampak kepada perekonomian, akan jauh lebih baik jika pemerintah fokus kepada kebijakan bantuan sosial dan stimulus ekonomi untuk rakyat.
"Belajarlah untuk menentukan skala prioritas di saat resources yang kita miliki sangat terbatas," pungkasnya. (Rmol)