GELORA.CO - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebaiknya tetap menyelenggarakan debat terbuka dengan Rizal Ramli.
Debat itu sendiri membahas tentang kondisi perekonomian bangsa dan kebijakan utang negara.
Jika Luhut abai dengan tantangan yang dibuatnya sendiri, maka yang terkena imbas adalah Pemerintah Jokowi secara keseluruhan.
Dengan begitu, cap sebagai badan yang suka membohongi rakyat bakal melekat pada Pemerintahan Jokowi.
Demikian disampaikan pengamat politik Ujang Komaruddin kepada JPNN (grup PojokSatu.id), Kamis (11/6/2020).
“Untuk menghindari kebohongan dan dugaan negatif dari rakyat, sejatinya debat itu sebuah keniscayaan. Harus dilakukan,” ujar Ujang.
Pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai, Luhut sebagai penyelenggara negara harusnya mau berdebat soal kepentingan negara terhadap masyarakat.
Sebab, masyarakat perlu menguji dan mengetahui alasan pemerintah dalam mengambil kebijakan utang negara.
“Budaya debat itu budaya ilmiah. Budaya orang-orang jujur dan hebat. Oleh karena itu, debat harus dilakukan secara terbuka,” jelas Ujang.
Sebelumnya, kubu Rizal Ramli menolak undangan Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk berdiskusi membahas ekonomi nasional.
Hal itu dibenarkan juru bicara Rizal Ramli, Adhie Massardi bahwa pihaknya menolak undangan diskusi yang dilayangkan Luhut.
Adhie menegaskan, yang diinginkan Rizal Ramli adalah berdebat mengenai utang dan kebijakan ekonomi pemerintah.
Bukan saja dengan Luhut Pandjaitan, tapi juga tim ekonomi Pemerintahan Jokowi yang dipromotori oleh ProDEM.
Kalau hanya untuk meminta masukan, Adhie menyarankan agar Luhut mencarinya di internet.
“Kalau Menko Marves ngajak Bang RR diskusi minta masukan, nggak usah ngundang, better searching google, banyak gagasan RR yang oke dan orisinal, tinggal comot,” tegasnya.
Debat sendiri sudah disepakati kubu RR untuk digelar pada 24 Juni atau dua pekan usai jumpa pers digelar.
Sementara untuk urusan di luar itu, maka dipastikan RR tidak akan datang. Termasuk untuk diskusi.
“Kalau untuk diskusi tidak bisa hadir. Jika urusan debat (dengan tim ekonomi pemerintahan Joko Widodo) sudah diatur jadwalnya oleh promotor ProDEM,” ujarnya.
Adhie sendiri membenarkan bahwa Luhut telah mengirim undangan untuk berdiskusi di Kantor Menko Marves pada hari ini, Kamis (11/6) pukul 09.30 WIB.
Akan tetapi, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu memilih untuk tidak memenuhi undangan dengan sejumlah alasan.
Terlepas dari itu, Adhie Massardi menduga pertemuan tersebut dirancang lantaran Luhut ingin mencari bocoran atau kisi-kisi debat yang akan digelar Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM).
Sementara, kendati ditolak, Menko Luhut memastikan akan mengundang kembali Rizal Ramli untuk berdiskusi di lain waktu.
Demikian disampaikan juru bicara Luhut, Jodi Mahardi kepada wartawan di Kantor Kemenko Marves, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2020).
“Kami enggak menutup kemungkinan mengundang Pak Rizal Ramli kembali,” ujarnya.
Jodi juga menyatakan, pertemuan itu nantinya bukan debat yang menyerempet ke masalah politik.
“Tapi, dengan konsep bukan untuk politik. Bukan untuk menjatuhkan,” sambungnya.
Diskusi itu, sambung Jodi, bertujuan untuk mencari solusi terhadap permasalahan ekonomi bangsa. Bukan untuk saling menjatuhkan.
“Sekali lagi kita tegaskan, ini bukan untuk mencari panggung buat siapa-siapa,” tegasnya.
“Jangan jadikan ini untuk dibawa ke urusan politik, enggak eloklah. Capek kita yang gitu-gitu,” kata Jodi.[psid]