GELORA.CO -Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad memberikan catatan kritis mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF RAPBN) 2021 yang dirancang pemerintah melalui Kementerian Keuangan.
Menurutnya, secara keseluruhan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN tahun 2021 menggambarkan skenario pemulihan ekonomi dengan kurva V yang memiliki arti pemerintah menganggap pandemik virus corona baru (Covid-19) ini hanya jangka pendek dan cepat akan dipulihkan pada tahun depan.
“Faktanya justru semakin meningkat kasus yang Positif,” ujar Kamrussamad, Senin (22/6).
Dia menganjurkan, pemerintah perlu memikirkan atau mempertimbangkan jika pemulihan ekonomi nasional tidak menggunakan kurva naik turun naik.
“Mengingat Indonesia memulai kondisi new normal pada saat kasus positif belum turun atau melandai, sehingga kemungkinan pemulihan ekonomi tidak cepat seperti yang diprediksikan,” katanya.
Skenario model W yang kemungkinan terjadinya gelombang kedua atau second wave Covid-19 maupun kurva L jika recovery ekonomi tidak pulih secara cepat. Dia menyarankan agar pemerintah perlu mempertimbangkan kembali.
“Tetap perlu dipertimbangkan meskipun kita semua tidak menghendakinya. Ini bermanfaat untuk langkah antisipasi jangka menengah mengingat skenario jaring pengaman sosial kita hanya 3 bulan, 6 bulan, dan setahun,” bebernya.
Selain itu, Kamrussamad juga menyoroti mengenai variasi kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang rentan terhadap perbedaan proyeksi antar lembaga internasional menggambarkan ketidakpastian ekonomi yang tinggi di sisa tahun 2020 dan 2021 yang akan datang.
“Pemerintah perlu mengantisipasi jika situasi gejolak ekonomi global kembali terjadi, terutama jelang akhir tahun (dinamika politik AS) dan risiko gelombang kedua pandemik,” katanya.
Pihaknya mengatakan, semua mitra dagang utama Indonesia yang berasal dari negara-negara maju, hanya China yang diperkirakan akan tumbuh positif di triwulan II 2020.
Dengan demikian, Kamrussamad meminta pemerintah untuk melakukan langkah strategis agar Indonesia mendapatkan manfaat permintaan ekspor produk Indonesia.
Pemerintah harus ada upaya yang dilakukan untuk mendukung ekspor ke China sehingga saat mereka mulai pulih, permintaan ekspor mereka ke Indonesia juga naik,” tutupnya.(rmol)