GELORA.CO - Tepat pada hari ini, Senin (1/6) Pancasila genap berusia 75 tahun, terhitung sejak kali pertama dipidatokan Bung Karno. Namun demikian, selama itu pula Pancasila sebagai ideologi bangsa belum mampu dipraktikkan dengan baik dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menilai semua itu tidak lepas dari sikap pemimpin yang gagal memahami dan mengejewantahkan Pancasila secara baik dan benar.
“Semua ini akibat dari pemimpin yang gagal menghadapi era globalisasi. Dia gagal paham dengan Pancasila,” tegasnya pada redaksi, Senin (1/6).
“Di era globalisasi Pancasila pun diliberalisasi, bukannya dinasionalisasi. Akhlak, norma, sampai demokrasi pun diliberalisasi,” sambungnya.
Iwan Sumule mengaku prihatin lantaran Pancasila yang disarikan para pendiri bangsa kini sebatas sejarah yang dihapal saat sekolah. Pancasila masih belum mampu ditumbuhkan dan mengakar ke setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia.
“Derasnya arus globalisasi yang membawa hama kapitalisme menjadi salah satu sebabnya,” urai Iwan Sumule.
Karena pemimpin tidak berhasil membendung arus tersebut, maka bangsa ini gagal melakukan lompatan ideologi dan lompatan tembok feodalisme yang jadi penghalang perwujudan nilai-nilai dan cita-cita Pancasila sebagai ideologi.
Kini, sambungnya, tidak ada cara lain. Semua elemen harus bersatu menghancurkan tembok feodalisme dan menyingkirkan pemimpin yang gagal paham agar Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat tumbuh, mengakar, dan dinasionalisasi di era globaslisasi yang begitu deras membawa hama kapitalisme.
Menurutnya, 75 tahun merupakan waktu yang cukup bagi bangsa ini untuk mengakhiri praktik-praktik penghisapan dan ketidakadilan terhadap rakyat terjadi. Adil dan makmur harus diwujudkan sebagaimana amanat konstitusi negara dan tujuan pangamalan Pancasila.
“Jika terus mempertahankan pemimpin yang sama sekali tak memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa, maka niscaya Pancasila layu dan mati,” ujarnya.
“Pancasila harus bisa jadi ideologi yang bisa mewujudkan masyarakat adil dan makmur,” demikian tegas Iwan Sumule. (*)