GELORA.CO - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) baru saja memberi akses data kependudukan kepada sejumlah perusahaan yang memberi layanan pinjaman online (pinjol). Kendati begitu, data nasabah dijamin aman dan tidak akan disalahgunakan.
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan akses ini diberikan agar para lembaga yang bekerja sama dapat memverifikasi kecocokan data nasabah dengan yang ada di catatan kependudukan. Verifikasi tersebut antara lain, Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kartu Tanda Penduduk (KTP), alamat, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, dan lainnya.
"Jadi lembaga sudah memiliki data asal, kemudian dicocokkan dengan data kependudukan," ungkap Zudan dalam acara penandatanganan kerja sama dengan para pinjol secara virtual, Kamis (11/6).
Sebagai informasi, Kemendagri memberikan akses data kependudukan ke perusahaan pinjol, seperti PT Digital Alpha Indonesia alias UangTeman, PT Pendanaan Teknologi Nusa atau pendanaan.com, dan PT Ammana Fintek Syariah. Lalu, PT Visionet Internasional (OVO), PT Astrido Pasific Finance, dan PT Commerce Finance (ShopeePayLater).
Akses data juga diberikan ke lembaga jasa keuangan lain, seperti PT Bank Oke Indonesia Tbk, PT Mitra Adipratama Sejati (MAS) Finance, PT BPR Tata Karya Indonesia, dan PT Indo Medika Utama. Sisanya, diberikan ke Dompet Dhuafa dan dua lembaga kesehatan.
"Setiap lembaga yang bekerjasama ini harus memenuhi aspek legalitas perusahaan, bisnis proses dengan sistem hukum di Indonesia, memiliki rekomendasi dari pengawas di bidang usaha, serta turut menjaga dan melindungi kerahasiaan data dan dokumen yang diakses oleh masing-masing lembaga," jelasnya.
CEO Ammana Lutfi Adhiansyah memastikan akses data ini bukan serta merta pinjol bisa melihat seluruh data kependudukan masyarakat. Namun, hanya bertujuan untuk memverifikasi data nasabah yang telah dimiliki oleh pinjol guna menyempurnakan proses know your customer (KYC).
"Begitu registrasi, kami ada data, tapi itu belum tentu benar karena hubungannya virtual. Nah, dengan kami bisa akses data Dukcapil, bisa verifikasi, ini bukan kami bisa melihat data seluruh penduduk. Kami hanya cocokkan saja," jelasnya.
Menurut Lutfi, bila sistem menyatakan sudah cocok, maka akan menjadi dasar kepercayaan tambahan bagi pinjol untuk memberikan pinjaman kepada nasabah. Nasabah pun bisa mendapat manfaat dari proses verifikasi yang lebih cepat ini.
"Kalau dari sistem Dukcapil oke, proses layanan bisa kami lanjutkan. Artinya, user sudah cocok datanya, aman," ungkapnya.
CEO Pendanaan.com Dino Martin mengatakan akses data kependudukan dari Dukcapil juga akan memberi manfaat bagi pencegah tindakan penipuan (fraud). Sebab, pinjol ibarat memiliki 'mata kedua' untuk menyeleksi data peminjam dana.
Bila terbukti tidak benar, maka tindakan penipuan bisa dicegah. Misalnya, NIK KTP yang diberikan tidak tercatat di Dukcapil, maka bisa dipastikan itu palsu.
"Fraud akan signifikan berkurang, karena sekarang ini 'kreativitas' pengguna sudah tinggi. Dengan akses ini kami percaya bisa dikurangi," ucapnya.
Lebih lanjut, kerja sama akses ini juga bisa memberikan peningkatan akses keuangan bagi masyarakat Indonesia. Sebab, datanya lebih cepat terverifikasi dan tidak perlu usaha besar untuk proses tersebut.
Artinya, tinggal dilakukan secara digital. Selain itu, bisa menjangkau lebih banyak masyarakat karena dilakukan secara digital. "Utamanya dengan keterbatasan mobilitas di kondisi Covid, kami bisa pecahkan kecepatan dengan KYC dan digital," pungkasnya. []