Oleh: Arief Gunawan
PERNYATAAN Jokowi yang kepikiran mau me-reshuffle menteri-menterinya di kabinet kemungkinan besar tujuannya adalah untuk memperpanjang kekuasaan supaya bisa sampai di 2024.
Bukan untuk menjawab persoalan-persoalan substantif yang mengimpit kehidupan rakyat saat ini. seperti kerusakan perekonomian, persoalan ketidakadilan, dan berbagai krisis lainnya yang menimpa negeri dan bangsa.
Kalau reshuffle benar terjadi, kelompok manakah yang kemungkinan ditawari kursi menteri untuk masuk kabinet?
Satu: Kelompok yang anti terhadap RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila). Bukan tidak mungkin tokoh-tokoh anti HIP ini bakal dirayu untuk masuk kabinet untuk melumpuhkan perlawanan.
Jangankan sekadar persoalan HIP, calon presiden yang sudah nyata dan jelas mendapatkan dukungan dari jutaan rakyat saja dapat balik badan, melipir jadi menteri di kabinet.
Dua: Kelompok neoliberal. Kelompok ini sudah lama langak-longok kepingin nongol jadi menteri. Sri Mulyani yang merupakan gembong ekonom neoliberal bukan tidak mungkin bikin manuver membisiki supaya kolega yang sealiran dengannya, sesama neolib, merangsek untuk menguasai kabinet. Sehingga lengkaplah rasa bumbu kabinet “Babu Neolib Majikan China”.
Kalau reshuffle benar terjadi, situasinya akan benar-benar mirip dengan cara Orde Lama di tahun 60-an dalam “menyelesaikan masalah”. Yaitu dengan membuat Kabinet 100 Menteri, untuk menjawab krisis dan kehancuran negeri. Padahal bukan itu yang dibutuhkan oleh rakyat.
Cara seperti itu hanya untuk memperkuat dukungan terhadap kekuasaan. Bukan untuk perubahan yang lebih baik buat rakyat, yang hidup dalam berbagai keterpurukan akibat multikrisis yang menyeret bangsa dan negeri dalam kehinaan.
Pepatah Latin mengingatkan:
Actio recta non erit, nisi recta fuerit voluntas... tindakan yang benar tidak akan terjadi tanpa ada niat yang benar. []