GELORA.CO - Dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando menyebut Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menggulirkan isu pemakzulan Presiden di acara Webinar yang digelar oleh Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama). Bagaimana respons Din?
Ade awalnya menyerang soal webinar via akun Facebook-nya pada Senin (1/6). Pada tulisan itu, Ade mempertanyakan diskusi yang digelar oleh Mahutama dengan tema 'Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi COVID-19' dengan Din Syamsuddin sebagai keynote speaker.
"Isu pemakzulan Presiden digulirkan Muhammadiyah. Keynote Speakernya Din Syamsuddin, si dungu yang bilang konser virtual Corona menunjukkan pemerintah bergembira di atas penderitaan rakyat," tulis Ade.
Dalam hal ini, Din mengatakan dirinya enggan berkomentar lebih jauh terkait pernyataan Ade Armando. Din mengaku dirinya hanya memberikan pengantar sesuai dengan tema acara tersebut.
"Forum Webinar kemarin adalah forum ilmiah bersama para pakar hukum tata negara. Saya diundang untuk memberi pengantar dan berbicara sebagai Guru Besar Pemikiran Politik Islam UIN Jakarta," kata Din, ketika dihubungi, Selasa (2/6/2020) malam.
"Maka kalau ada tanggapan ilmiah saya akan tanggapi balik secara ilmiah. Kalau tidak ilmiah, maaf saya tidak mau menurunkan kredibilitas sebagai akademisi," sambung Din
Sebelumnya, Ade pun telah meminta maaf kepada PP Muhammadiyah. Dia menyebut acara tersebut bukanlah diselenggarakan oleh Muhammadiyah.
"Saya menyatakan permintaan maaf kepada PP Muhammadiyah karena ternyata PP Muhammadiyah memang menyatakan tidak merestui acara tersebut. Jadi acara tersebut membawa-bawa nama Muhammadiyah. Ternyata itu apa yang dilakukan organisasi tersebut Mahutama itu sebetulnya semacam tindakan di luar sepengetahuan, di luar restu PP Muhammadiyah," kata Ade kepada wartawan, Selasa (2/6/2020).
Namun, Ade menegaskan tidak akan meminta maaf kepada Din Syamsuddin. Dia menyebut webinar yang mengundang Din sebagai pembicara utama itu akan menimbulkan persoalan baru.
"Kalau Din Syamsuddin, nggak akan saya minta maaf, karena bahkan di webinar tersebut bahkan Din Syamsuddin justru menambah persoalan karena di jadi keynote speaker. Justru dia mengatakan saat ini pemerintah Indonesia sudah memenuhi ciri-ciri pemerintahan yang diktator yang memang memenuhi syarat untuk dimakzulkan, bahkan dia menyarankan masyarakat untuk berani untuk melawan pemerintah," ungkapnya.
Saya tidak akan minta maaf terhadap orang betapapun dia seorang orang senior yang dihormati di Muhammadiyah, tetapi saya menganggap dia tidak layak untuk dihormati. Justru Muhammadiyah harus mempertanyakan mengapa Pak Din mengeluarkan pernyataan pertama yang menghina pemerintah dengan mengatakan pemerintah bergembira di atas penderitaan rakyat gara-gara konser Corona. Itu satu. Yang kedua adalah baru pernyataan bahwa sekarang ini pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang diktator dan memenuhi syarat untuk dimakzulkan," imbuhnya.(dtk)