GELORA.CO - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, kembali menegaskan bahwa jalur Hukum selalu ditempuh partainya meski partainya sering dipinggirkan, dikepung dan dipecah belah dengan stigma lama.
Hal itu diungkapkan oleh Hasto saat menanggapi insiden pembakaran Bendera PDIP dalam aksi menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6/2020).
“Saya teringat ketika konsolidasi dilakukan paska peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996. Saat itu ada yang mengusulkan untuk melakukan perlawanan terhadap rezim. Namun Ibu Megawati Soekarnoputri mengambil langkah yang mengejutkan, yakni membentuk Tim Pembela Demokrasi dan melakukan gugatan di lebih dari 267 kabupaten/kota," ungkap Hasto dalam keterangan resmi, Jakarta, Jumat (26/6/2020).
Hasto mengatakan bahwa saat itu ada yang memprotes langkah Hukum tersebut, mengingat seluruh kekuasaan Hukum dan kehakiman tunduk pada pemerintahan otoriter yang anti-demokrasi. Namun menurut Hasto, saat itu Megawati pun memberi penegasan dengan penuh keyakinan kepada seluruh kader PDIP bahwa mana mungkin di antara lebih dari 267 kabupaten/kota tidak ada satupun hakim, jaksa atau polisi yang tidak punya hati nurani.
"Keyakinannya terbukti, seorang hakim yang bernama Tobing di Riau memenangkan gugatan PDI dan posko gotong royong berdiri spontan. Inilah cermin dukungan rakyat. Itulah esensi kekuatan moral," katanya.
Hasto menegaskan, atas dasar keyakinan yang sama, maka kini pihaknya menempuh jalan Hukum tersebut. Menurutnya, Indonesia itu milik semua, bukan milik sekelompok orang. Hasto juga menyampaikan bahwa Jokowi-Ma’ruf Amin adalah pemimpin yang selalu berdialog dan mendengarkan aspirasi rakyat.
"Serangan ke PDI Perjuangan punya tujuan lebih jauh, mengganggu pemerintahan Pak Jokowi. Untuk itu PDI Perjuangan menegaskan bahwa dialog dan musyawarah kita kedepankan, namun jangan uji kesabaran revolusioner kami," ujarnya.
"Seluruh anggota dan kader Partai itu satu komando. Kami Nasionalis-Soekarnois yang selalu berjuang untuk bangsa dan negara. Kami dididik untuk mencintai negara ini lebih dari segalanya dan membangun persaudaraan sebagai saudara sebangsa dan setanah air, untuk Indonesia yang satu," ungkap Hasto melanjutkan.
Hasto mengatakan, seluruh kader PDIP terus berdisiplin. Pihaknya mengedepankan semangat persaudaraan dan rekonsiliasi, sebagaimana ketika Megawati menyerukan 'Stop Hujat Pak Harto'. Meskipun rakyat tahu, bagaimana keluarga Bung Karno selalu dipinggirkan, namun rakyat selalu menempatkan sosok Bung Karno sebagai sosok pembebas, Proklamator dan Bapak Bangsa Indonesia
"Bagi PDI Perjuangan, politik itu menebar kebaikan dan membangun optimisme. Prioritas utama kami saat ini adalah membantu rakyat akibat Covid-19," katanya.[]