GELORA.CO - PKS meminta Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman untuk tidak lebay menyinggung korupsi sapi saat mengungkap ada yang menarasikan sang ketum, Prabowo Subianto, sebagai pengkhianat. Habiburokhman balik menyerang dengan meminta PKS tak usah baper alias terbawa perasaan.
"Intinya kalau yang nggak ikut makan uang haram korupsi sapi, nggak fitnah Pak Prabowo dan nggak adu domba umat jangan baper bin sensi," ungkap Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (10/6/2020).
Perihal korupsi sapi itu sebelumnya disinggung Habiburokhman saat bicara adanya narasi yang menyebut Prabowo sebagai pengkhianat. Habiburokhman menyebut narasi itu datang dari 'kaum tertentu' dan 'orang terlalu banyak makan uang haram korupsi sapi'.
Habiburokhman kembali menegaskan pernyataannya tidak menyebut partai tertentu, termasuk PKS. Anggota Komisi III DPR itu menyatakan hanya membela Prabowo, yang kini menjadi Menteri Pertahanan di kabinet Presiden Jokowi, dari fitnah yang diramaikan pihak tertentu di media sosial.
"Saya nggak pernah sebut partai mana pun. Saya hanya membela diri, ada kelompok yang sistematis fitnah Pak Prabowo dan adu domba umat," tegas Habiburokhman.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Alynudin meminta Habiburokhman untuk tidak lebay atau berlebihan. Ini terkait pernyataan Habiburokhman di Twitter yang menyinggung korupsi sapi ketika membicarakan adanya fitnah kepada Prabowo.
"Jika ada kritik dan ketidakpuasan dari elemen-elemen bekas pendukung, ya sikapi secara wajar saja. Di negara demokrasi seperti Indonesia, perbedaan sikap politik hal yang wajar. Nggak perlu lebay," kata Suhud, Rabu (10/6).
Suhud mengatakan partainya tak bermasalah dengan Prabowo. Dia mengatakan selama ini PKS juga menghormati keputusan Prabowo yang merapat ke pemerintahan Jokowi.
"Kami menghormati Pak Prabowo. Kami sudah buktikan totalitas PKS selama kerja sama politik PKS-Gerindra. Kami mengakhiri kerja sama pun dengan baik-baik. Kami menghormati pilihan politik Pak Prabowo pasca-pilpres. Tidak ada masalah," tuturnya.
Untuk diketahui, eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq divonis bersalah dalam kasus korupsi impor daging sapi. Kasus korupsi terkait pengaturan kuota sapi impor menjadi 8.000 ton itu terjadi pada 2013. []