GELORA.CO - Ketua Komisi A DPRD Depok, Hamzah mempersoalkan keputusan Wali Kota (Walkot) Mohammad Idris yang tidak mengikutsertakan wakilnya, Pradi Supriatna dalam kepengurusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Hamzah menilai keputusan Idris bernuansa politik.
"Yang jelas kalau untuk pembentukannya DPRD itu tidak pernah diikutsertakan, dan yang cukup anehnya, kenapa kalau saya tanya di setiap kota/kabupaten itu yang namanya wakil bupati, wakil wali kota itu diikutsertakan menjadi wakil ketua (gugus tugas). Cuma Depok ini aja yang aneh, wakil wali kota tidak diikutsertakan di tim Gugus," kata Hamzah kepada wartawan, Minggu (16/6/2020).
Hamzah menjelaskan Gugus Tugas COVID-19 Kota Depok dibentuk setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020. Namun, ada sejumlah hal yang menurutnya tidak tepat.
Seperti misalnya jabatan juru bicara. Hamzah menyebut, pihak yang ditunjuk sebagai Juru Bicara Gugus Tugas COVID-19 Kota Depok yakni berasal dari Dinas Perhubungan.
"(Yang ditunjuk jadi Wakil Ketua Gugus Tugas) dari dinas. Justru nggak nyambung," sebut Hamzah menjawab pertanyaan siapa pihak dari Pemkot Depok yang ditunjuk Idris menjadi wakil ketua.
"Juru bicaranya dari Dinas Perhubungan, gitu kan, asisten, kan nggak nyambung. Harusnya kan Dinas Kesehatan yang membidangi," imbuhnya.
Anggota DPRD Depok dari Fraksi Gerindra itu menilai kondisi tersebut bernuansa politik. Sebab, sebut Hamzah, Depok merupakan salah satu daerah yang akan menggelar pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang.
"Iya karena kan ini nuansanya, nuansa politik, di Depok ini kan mau pilkada. Wali kotanya ini bersaing dengan wakil wali kota," jelasnya.
Hamzah mengungkapkan, sejak 2016 memang tidak ada pembagian tugas yang jelas antara Idris dengan Pradi. DPRD Depok, menurutnya, sudah mempertanyakan hal itu ke Idris, namun tidak pernah didengar.
Hamzah sampai menyinggung perolehan kursi Gerindra dengan PKS di Depok. Dia menilai apa yang dilakukan Idris tidak patut.
"Pembagian kewenangan itu tidak dibagi oleh wali kota dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Jadi cukup aneh lah, ketika Gerindra mengalah sebagai wakil wali kota mengusung tahun 2015, padahal kursi Gerindra lebih banyak daripada PKS," sebut Hamzah.
"Tapi kenyataannya justru Gerindra, atau notabenenya Bang Pradi adalah orang Gerindra tidak diberikan kewenangan, pembagian kewenangan. Ini kan lucu," sambung dia.
Mengenai tidak adanya pembagian tugas yang jelas, Hamzah menyebut tidak hanya dipersoalkan oleh Fraksi Gerindra saja. Bahkan, sebut dia, persoalan pembagian tugas itu disampaikan dalam paripurna.
"Kami sudah teriak-teriak dari 2017, 2018, 2019, sudah teriak-teriak bahwa harusnya ada pembagian dong antara wali kota dan wakil wali kota, di mana bisa membantu. Bahkan di paripurna, bukan hanya saya, partai lain pun teriak, gitu," terang Hamzah.
"Tapi karena... apa ya kalau bahasa Depoknya, tambeng lah, wali kotanya memang seperti itu, ya, sudah, akhirnya tetap saja tidak pernah digubris bahwa DPRD meminta wali kota membagi tugas dengan wakil wali kota," sesalnya.
Kembali ke persoalan Gugus Tugas. Hamzah menilai seharusnya Idris bisa lebih dewasa dalam berpolitik. Sebab, dia menyebut urusan terkait virus Corona ini bukan soal politik, tapi kemanusiaan.
"Tapi kan kondisi demikian kan tidak harus berpikir mau ada saingan politis, ini berbicara kemanusiaan, harusnyKembali ke persoalan Gugus Tugas. Hamzah menilai seharusnya Idris bisa lebih dewasa dalam berpolitik. Sebab, dia menyebut urusan terkait virus Corona ini bukan soal politik, tapi kemanusiaan.
"Tapi kan kondisi demikian kan tidak harus berpikir mau ada saingan politis, ini berbicara kemanusiaan, harusnya kan lebih dewasa. Apalagi umurnya sudah cukup tua Pak Wali Kota, harusnya kedewasaan berpolitiknya lebih baik, lebih bagus," imbau Hamzah.
detikcom sudah mencoba beberapa kali menghubungi Wali Kota Depok Mohammad Idris untuk menanyakan hal tersebut. Namun, Idris belum merespons.a kan lebih dewasa. Apalagi umurnya sudah cukup tua Pak Wali Kota, harusnya kedewasaan berpolitiknya lebih baik, lebih bagus," imbau Hamzah.
detikcom sudah mencoba beberapa kali menghubungi Wali Kota Depok Mohammad Idris untuk menanyakan hal tersebut. Namun, Idris belum merespons.(dtk)