GELORA.CO - Sejak diangkat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) November 2019 lalu, banyak orang yang berekspektasi pada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Mereka berharap mantan Gubernur DKI Jakarta, ini bisa menyelesaikan masalah di Pertamina, salah satunya berantas mafia minyak dan gas.
Salah satu anggota Komisi VI DPR, Nyat Kadir, mempertanyakan kinerja Ahok di Pertamina. Dia menganggap Pertamina tidak bisa menjadi raja minyak di negeri sendiri karena masih kalah dengan Chevron.
Nyat Kadir merasa tidak maksimalnya kinerja Pertamina lantaran masih ada mafia di perusahaan pelat merah tersebut.
"Banyak mafia-mafia, katanya Ahok itu dititipkan di komisaris untuk memberantas mafia itu. Saya enggak tahu perkembangannya gimana, mudah-mudahan saja," kata Nyat Kadir saat rapat bersama Direksi Pertamina yang disiarkan secara virtual, Senin (29/6).
Tujuh bulan berlalu, sudahkah mafia migas di Pertamina diberantas?
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Mamit Setiawan, menilai posisi Ahok sebagai Komut sejauh ini belum memberikan suatu gebrakan secara signifikan dalam memberantas rent seeker atau pemburu rente migas.
Menurut dia, Ahok pun belum meningkatkan kinerja Pertamina secara keseluruhan dan itu menjadi hal yang wajar untuk dipertanyakan dan diperdebatkan.
Kata dia, memang banyak yang mengharapkan ada gebrakan secara signifikan dari Ahok untuk melakukan 2 hal tersebut. Tapi, yang harus dipahami juga adalah posisinya saat ini tidak bisa terlalu leluasa bergerak karena lebih kepada pengawasan kinerja Direksi.
"Jadi memang ada ketidakleluasaan bagi Ahok untuk bergerak," kata dia, Selasa (30/6).
Menurut Mamit, dengan adanya nomenklatur yang baru di tubuh Pertamina merupakan usaha dari pemerintah untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
Apakah masih ada mafia migas di Pertamina saat ini? Mamit mengaku agak sulit membuktikan. Bahwa ada yang mencari kesempatan di untuk kepentingan pribadi, katanya, pasti ada.
"Apalagi Pertamina unit bisnisnya dari hulu sampai hilir, bahkan sampai ke unit bisnis di luar migas. Jadi kemungkinan seseorang mencari keuntungan pribadi sangat besar," ujarnya.
Akan tetapi, kata dia, dengan program digitalisasi dan transparansi yang dilakukan Pertamina, bisa mengurangi atau bahkan membantu setiap kegiatan ataupun pekerjaan di dalam perusahaan.
Audit berlapis baik itu dari internal maupun dari luar baik itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau swasta, akan sangat membantu dalam memberantas para pemburu rente.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat Ahok bisa membuat suatu terobosan dalam rangka meningkatkan kembali kinerja Pertamina serta bisa mengurangi atau bahkan memberantas para rent seeker tersebut. Mungkin Ahok masih butuh waktu apalagi saat ini Pertamina dalam perubahan nomenklatur yang cukup signifikan," ucap Mamit. []