GELORA.CO - Arief Poyuono kembali menebar kontroversi. Terbaru, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu memancing perhatian publik setelah berkomentar isu kebangkitan PKI dimunculkan 'kadrun'.
Pernyataan Poyuono ini terlontar saat dia menjadi narasumber salah satu akun YouTube. Dilihat detikcom, Rabu (17/6/2020), Poyuono menyatakan isu kebangkitan PKI hoax dan itu dimainkan kelompok 'kadrun'.
"Yang pasti ini adalah kadrun, kadrun kadrun ya yang pasti. Yang kedua mungkin orang-orang yang tidak menginginkan adanya perdamaian di Indonesia, yang selalu ingin mengacau yang selalu ingin mendiskreditkan pemerintah yang sah dan konstitusional dengan isu-isu PKI," kata Poyuono dalam wawancara itu.
Partai Gerindra menegaskan pernyataan Poyuono tak bisa mewakili institusi. Juru bicara Gerindra, Habiburokhman, menyebut Poyuono akan dinasihati. Poyuono mengaku tetap pada pendiriannya bahwa isu PKI dibuat 'kadrun'.
Sebelum 'PKI dibuat kadrun', Poyuono sudah terkenal dengan sejumlah pernyataannya yang kontroversial. Berikut daftarnya:
Menyatakan 'Wajar PDIP Sama Dengan PKI'
Pada 2017, Arief Poyuono pernah mengeluarkan pernyataan soal 'wajar PDIP disamakan dengan PKI'. Arief Poyuono mengaku tak berniat dan tak mungkin menyamakan PDIP dengan PKI karena dirinya juga 'berdarah banteng'.
"Nggak mungkin saya mengatakan PDIP itu PKI. Ayah saya sendiri, kakek saya sendiri PNI," ujar Arief Poyuono.
Kendati demikian, dia tetap dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dengan pasal yang disangkakan adalah Pasal 156 KUHP, Pasal 310 KUHP, dan Pasal 311 KUHP. Arief bahkan juga sudah melakukan permintaan maaf secara terbuka.
"Sudah, permintaan maaf bagaimana, kan (sudah) di media (online), orang kagak ada TV. Suratnya sudah di-publish sama saya ke mana-mana, sudah ada surat terbuka, di detik saja sudah dimasukin. Jadi, kurang apa lagi?" ujarnya.
"Apa kurang saya disuruh kembali ke PDIP? Apa saya harus kembali lagi ke PDIP?" imbuh Arief, yang mengaku pernah menjadi kader PDIP.
Menyebut AHY 'Boncel'
Pada 2018, Arief Poyuono menjuluki Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai 'anak boncel' seusai putra SBY tersebut masuk bursa cawapres untuk Prabowo Subianto. Menurut dia, julukan itu disematkannya karena AHY dinilai masih 'miskin' pengalaman di dunia politik.
"Saya menyebut dia itu anak 'boncel', nggak punya pengalaman. Konteksnya kan ada pertanyaan mengenai Prabowo dipasangkan dengan AHY. Saya bilang, sangat tidak mungkin kalau militer sama militer. Kedua, AHY itu kan belum punya pengalaman, masih 'boncel' dalam politik," ujar Arief saat dimintai konfirmasi, Senin (23/7/2018).
Kendati demikian, Poyuono menyebut AHY memang punya potensi untuk menjadi pemimpin besar di masa yang akan datang. Menurutnya, AHY mesti ditempa terlebih dahulu agar lebih kuat.
Arief Poyuono Arief Poyuono. (Dok Pribadi)
Rumus Hitung Kemenangan Prabowo-Sandi
Seusai pencoblosan pada 17 April 2019, Arief Poyuono juga sempat membeberkan asal-usul angka kemenangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Menurut dia, angka kemenangan Prabowo adalah hasil dari pembagian jumlah provinsi yang memenangkan Prabowo dengan jumlah total provinsi di Indonesia.
"Nah ini fakta ya kalau Prabowo-Sandi menang di Pilpres 2019 di 22 provinsi. Jadi 22/34 = 64,7 persen (Prabowo-Sandi), 12/34 = 35,3 persen (Jokowi-Maruf Amin)," kata dia.
"Ini hitung matematika kasar aja ya. Jadi lembaga survei jangan coba-coba giring opini dengan hasil quick count-nya," sambungnya.
Usir Demokrat dari Koalisi
Arief Poyuono juga pernah meminta PD keluar dari Koalisi Indonesia Adil Makmur pengusung Prabowo-Sandiaga. Poyuono meminta Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tak bersikap seperti serangga undur-undur.
"Demokrat sebaiknya keluar saja dari Koalisi Adil Makmur. Jangan elitenya dan Ketum kayak serangga undur-undur ya. Mau mundur dari koalisi saja pakai mencla-mencle segala," ucap Poyuono, Minggu (12/5).
Menurut Poyuono, Demokrat juga dinilai tak memberikan kontribusi pada suara Prabowo-Sandi. Dia melihat kehadiran Demokrat justru menurunkan suara pasangan 02 itu.
Arief Poyuono juga pernah mengajak para pendukung Prabowo tak usah membayar pajak. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk dari penolakan terhadap pemerintahan.
"Masyarakat yang telah memberikan pilihan pada Prabowo-Sandi tidak perlu lagi mengakui hasil Pilpres 2019, dengan kata lain, jika terus dipaksakan hasil Pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019," kata Poyuono dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (15/5/2019).
"Langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil pemerintahan dari Pilpres 2019 di antaranya tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate. Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," sambung Arief.(dtk)