GELORA.CO - Salah satu pihak yang diduga jadi target kemarahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Paripurna Kabinet pekan lalu adalah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Hal ini terlihat dari sentilan Jokowi terhadap anggaran penanganan Covid-19 hingga bansos yang tersendat. Sebab, anggaran penanganan pandemik Covid-19 ini sepenuhnya berada di bawah kontrol Menkeu selaku bendahara negara.
"Kemarahan Presiden Jokowi pada Rapat 18 Juni 2020 itu juga diduga ditujukan kepada Menteri Keuangan (Sri Mulyani)," kata mantan Staf KSP, BeaThor Suryadi, menafsirkan kemarahan Presiden Jokowi, Selasa (30/6).
BeaThor menambahkan, indikasi Sri Mulyani jadi sasaran kemarahan Jokowi makin kuat jika mendengar kembali penjelasan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Nathan Kacaribu.
Saat Rapat Kerja dengan Banggar DPR, Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa APBN tekor 1.039 triliun. Defisit APBN ini makin lebar karena Sri Mulyani terus menambah besar anggaran penanganan Covid-19. Dari semula Rp 401,5 triliun menjadi Rp 677,2 triliun.
Sayang, meski defisit APBN makin besar, tak ada inovasi dan terobosan dari Menkeu untuk memperbaikinya.
Sebab, menurut BeaThor, kerugian tersebut tetap menguntungkan pihak Pejabat Kemenkeu yang rangkap jabatan di berbagai Perusahaan BUMN dan jabatan Pengawas BLU/Badan Layanan Umum.
"Mafia birokrasi ini harus diberantas Jokowi, mereka memiliki berbagai fasilitas. Pejabat Kemenkeu berpenghasilan miliaran rupiah per tahunnya," tegasnya.
Kondisi Covid-19 ini tidak menimbulkan keprihatinan Menkeu terhadap penghematan anggaran," demikian BeaThor. (Rmol)