GELORA.CO -Beragam kritikan terkait program pembangunan Ibukota baru di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19) sepertinya kini didengar pemerintah.
Melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah memastikan tidak ada anggaran pembangunan Ibukota baru pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021.
"Kalau perencanaan ya silakan saja perencanaan, namun pengeluaran belanja IKN (Ibukota Negara) itu enggak ada, di 2021 tidak dicadangkan untuk itu," ujar Sri Mulyani dalam acara Rosi yang disiarkan Kompas TV, Kamis (14/5).
Hal itu bahkan sudah ia sampaikan kepada Presiden Joko Widodo selaku kepala negara, meski kemungkinan perencanaan Ibukota Negara masih bisa dibahas.
"Fokus kita, saya sampaikan kepada Pak Presiden, 'Ini masih pemulihan, Bapak'," lanjut Sri Mulyani.
Ia menjabarkan, saat ini alokasi yang masuk yakni pembangunan infrastruktur jalan. Hal itu masuk ke anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang secara keseluruhan telah dipangkas sebesar Rp 44,58 triliun untuk penanganan Covid-19.
Hal itu tentu sejalan dengan beragam kritikan dari sejumah praktisi dan aktivis mengenai niatan pemerintah untuk tetap menjalankan ambisi pembangunan Ibukota Negara di tengah pandemik Covid-19. Salah satu yang vokal dalam mengkritik pemerintah adalah ekonom senior Rizal Ramli.
Beberapa kali RR, sapaan Rizal Ramli mendesak agar anggaran pembangunan Ibukota ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu berkali-kali meminta pemerintah menunda proyek pembangunan infrastruktur yang ada di Tanah Air, termasuk pembangunan Ibukota baru.
"(Pemerintah masih punya) Total 207 triliun. Hentikan proyek infrastruktur yang enggak jelas juga, Ibukota baru itu. Hentikan dulu, pake uangnya (tangani corona)," kritik Rizal Ramli, Selasa (21/4) silam.(rmol)