GELORA.CO - Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengganggu ruang batin keberagamaan Umat Islam atas pernyatannya orang yang menjelekkan puasa bisa membaatalkan puasa.
Demikian dikatakan Ketua LBH Pelita Umat Ahmad Khozinudin, SH dalam pernyataan kepada suaranasional, Ahad (3/5/2020). “Luhut mengeluarkan pernyataan yang penuh tendensi kepada umat Islam,” ungkapnya.
Kata Ahmad Khozinudin, pernyataan Luhut jelas merupakan tuduhan serius terhadap Umat Islam. Pertama, Ramadhan dan ibadah puasa di bulan Ramadhan adalah aktivitas khas yang dijalankan oleh umat Islam. Tidak ada umat beragama lain yang memiliki syariat berpuasa di bulan Ramadhan, kecuali hanya umat Islam.
“Ungkapan Luhut yang menyatakan “Ramadan ini jangan menjelekkan orang. Nanti puasamu batal” jelas dimaksudkan atau ditujukan kepada umat Islam, sebab umat yang lain tidak menjalankan ibadah puasa,” paparnya.
Kata Ahmad Khozinudin, kedua, frasa “jangan menjelekkan Orang” merupakan kalimat ungkapan yang bermakna tuduhan. Seolah-olah, telah terjadi aktivitas menjelekan orang yang kemudian Luhut menisbatkan aktivitas itu kepada umat Islam, Karena hanya umat Islam yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadhan.
“Ungkapan itu hanya ditujukan kepada umat Islam, semakin jelas ketika Luhut mengujar kata “nanti puasamu batal”. Karena itu, ungkapan ini seolah lengkapnya hendak mengatakan “hei kalian umat Islam, jangan menjelekan orang, nanti ibadah puasa kalian batal”,” ungkapnya.
Menurut Ahmad Khozinudin, ketiga, fakta yang terjadi bukanlah tuduhan melainkan Kritik publik pada sejumlah kebijakan penanganan Covid-19 yang memang dirasa tidak sejalan dengan amanat konstitusi. Dikotomi masalah Pandemi dan ekonomi justru muncul, karena Luhut sendiri bersikeras membela sejumlah TKA China dengan alasan ekonomi masuk wilayah NKRI, ditengah rakyat sedang berjuang melawan Covid-19 dan berusaha mentaati Kebijakan Pemerintah seperti PSBB, Physical Distancing, Larangan Mudik, dll.
“Wajarlah jika muncul Kritik terhadap pemerintah di masa Pandemi ini, karena terlihat jelas keberpihakan pemerintah kepada TKA China. Semestinya, Luhut yang merupakan menteri Indonesia membela kepentingan nasional Indonesia, bukan malah bertindak seperti juru bicara pemerintah China,” ujarnya. (*)