GELORA.CO - Virus corona baru atau Covid-19 yang menyebar dari Wuhan, Republik Rakyat China, diperkirakan akan mengubah lanskap politik di masa depan. Pertanyaannya adalah bagaimana rupa perubahan yang akan terjadi itu, baik di bidang politik maupun ekonomi.
Ekonom senior DR. Rizal Ramli dalam artikelnya yang diterbitkan media Singapura, Business Times, membandingkan pandemi Covid-19 dengan pandemi Flu Spanyol di tahun 1918.
Ketika itu juga banyak yang memperkirakan dunia akan berubah setelah pandemi Flu Spanyol. Namun, sambung Rizal, Flu Spanyol yang menewaskan lebih dari 50 juta jiwa di seluruh dunia ternyata memiliki dampak kecil terhadap dunia politik.
Pandemi akan mempercepat tren tertentu. Dalam konteks Covid-19, salah satu yang penting pasca pandemi adalah pemisahan antara ekonomi dunia dengan China.
Rizal Ramli menguraikan kebangkitan ekonomi China yang dimulai pada akhir 1970an di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping. Buahnya mulai dipetik di era 2000an. Upah tenaga kerja di China mengalami kenaikan dari rata-rata 150 dolar AS pada 1990 menjadi 8.900 dolar AS pada 2015, dan kini mencapai 13.500 dolar AS.
Di era 1990an China menjadi “pabrik dunia: dan menyumbangkan sepertiga barang-barang manufaktur dunia. Sementara dalam tahun terakhir manufaktur padat karya China melakukan eksodus ke negara-negara dengan upah buruh yang masih rendah seperti Sri Lanka, Bangladesh, dan Vietnam.
Pada perkembangan selanjutnya, China terlibat perang dagang dengan Amerika Serikat yang menetapkan bea impor tinggi untuk produk-produk China yang memasuki pasar AS.
Perang dagang ini di sisi lain menciptakan keuntungan bagi sejumlah negara yang mampu memanfaatkan, seperti Bangladehs, Argentina, Malaysia, Vietnam, juga Korea Selatan.
Namun begitu, sampai saat ini China masih menjadi salah satu kekuatan utama perdagangan dunia.
“Negara ini tetap menjadi eksportir terbesar dunia, dengan nilai ekspor hampir mencapai 2,5 triliun dolar AS pada tahun 2019. Bagi banyak negara di dunia, mitra dagang ekspor dan impor utama mereka adalah China,” sambung mantan Menko Perekonomian dan Menko Maritim ini.
Dia juga menambahkan, pandemi Covid-19 telah memperlihatkan betapa ekonomi dunia sangat tergantung pada ekonomi China, baik dalam pasokan komputer, microchip, komponen otomotif, peralatan medis, dan banyak lagi.
Di tengah-tengah gangguan rantai pasokan akibat pandemi ini, para pemimpin menyadari betapa seharusnya mereka tidak tergantung kepada China.
Menurut Rizal, ada banyak alasan untuk mulai mengubah produk-produk padat karya, seperti tekstil, dan menggantinya dengan produksi barang-barang yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi seperti peralatan medis.
"Bukan hanya blok Barat, tetapi seluruh Indo-Pasifik harus memikirkan bagaimana mereka dapat menjadi kurang tergantung pada China. sehingga tidak rentan terhadap guncangan di masa depan," ujar Rizal.
Ia mengutip pepatah klasik yang mengatakan, “Jangan meletakkan semua telur dalam satu keranjang”. Menurutnya pepatah klasik ini sangat relevan dalam menata perekonomian di saat krisis finansial seperti sekarang.
Pertanyaan yang paling menarik untuk saat ini adalah, negara mana yang diuntungkan dan dapat menjadi kekuatan ekonomi baru jika benar-benar menghilangkan ketergantungan dari China?
“Vietnam, India dan Meksiko memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Mengingat ukuran mereka, sumber daya manusia yang banyak dan upah tenaga kerja. Mereka menjadi tujuan pilihan investasi langsung asing dunia pasca-pandemi," ujar Rizal.
Di sisi lain, sambung Rizal Ramli, Indonesia berpotensi menjadi kekuatan ekonomi baru pasca-pandemi, dengan syarat menghilangkan ketergantungan pada China.
"Indonesia didukung oleh jumlah tenaga kerja yang sangat besar, usia muda dan relatif murah, serta sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang menjadi incaran perusahaan manufaktur dan agribisnis, tentu saja,” sambung Rizal.
Dengan jumlah tenaga kerja sekitar 130 juta orang Indonesia dapat dengan mudah bersaing dengan Vietnam yang memiliki tenaga kerja hanya 57 juta orang.
Indonesia juga menempati urutan kedelapan di dunia dalam hal total lahan pertanian, seluas 570 ribu kilometer persegi. Ini adalah untuk menjadi kawasan utama.
Sayangnya, masih banyak yang belum terealisasi. Sektor manufaktur di Indonesia gagal menarik investasi baru setelah perang perdagangan AS dan China.
Mantan Menteri Keuangan ini juga memandang sektor pertanian Indonesia masih didominasi petani kecil dengan akses yang tidak memadai, jauh tertinggal bila dibandingkan dengan pemain agroekonomi lain seperti Thailand dan Filipina.
“Apa yang dibutuhkan Indonesia sekarang ini adalah memikirkan bagaimana menciptakan peluang di tengah krisis yang mengerikan ini. Pertama-tama kita harus mengadaptasi kebijakan yang memungkinkan kita untuk menang (winning policies),” demikian Rizal Ramli. []