GELORA.CO - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyinggung ruwetnya bantuan sosial (bansos) pemerintah pusat untuk warga terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Menurut dia, masalah itu juga banyak dikeluhkan oleh kepala desa yang kebingungan mengatur bantuan dari para menteri.
Pasalnya, banyak kepala desa yang mengira bahwa bansos untuk warga hanya satu pintu yakni, bantuan pemprov Jawa Barat. Namun, ternyata ada sejumlah bantuan yang dikirimkan oleh kementerian.
"Karena ada yang belum paham, (bansos) Jawa barat itu hanya 1 pintu. Karena bantuan pemerintah itu ada 8 pintu," kata Ridwan Kamil dalam sesi ngobrol bareng bersama Liputan6.com, Senin (11/5) malam.
"Kementerian Desa kirim bantuan sendiri, Pak Wishnutama (Menteri Pariwisata) juga sama kirim bantuan. Timing sendiri, cara sendiri," imbuhnya.
Pemerintah provinsi Jawa Barat sendiri telah mulai menyalurkan bansos sejak 15 April 2020. Ridwan Kamil mengakui bahwa ada pihak yang mengkritik lantaran bansos pemprov Jawa Barat mendahului pemerintah pusat.
"Jadi kami dikritik karena kerja kecepatan sebenarnya, mendahului bantuan pemerintah pusat yang belum sepenuhnya datang," jelasnya.
Dia enggan menyebut penyaluran bansos di tengah wabah corona kacau. Namun, Ridwan Kamil menilai bahwa banyaknya pintu akhirnya membuat masyarakat menjadi bingung.
"(Warga bilang) Kenapa yang kiri duluan Pak Gubernur, kenapa saya enggak dapat. Padahal, dia jatahnya dari Menteri Desa. Dia enggak hapal bahwa jadwal dia minggu depan, jadwal dari provinsi duluan," tutur dia.
Kang Emil mengaku telah meyampaikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar penyaluran bansos untuk warga terdampak corona dibuat dalam satu pintu saja. Sehingga, tak menimbulkan kecemburuan di kalangan penerima bamsos.
"Di rapat kabinet saya sudah sampaikan ke Pak Jokowi. 'Pak, jangan sampe urusan sembako urusan duit ribut. Tolong pintu yang kebanyakan itu disatu pintukan'," ucapnya.
"Pak presiden mendelegasikan ke Menko PMK untuk merespons itu," sambung Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.
Kang Emil Keluhkan Sulit Mendapat Data KK Dari Dukcapil Kemendagri
Kang Emil mengaku kesulitan memperoleh data dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya ke Dukcapil, terkait data Kepala Keluarga (KK). Adapun ini disampaikan dalam Sharing Session yang diadakan eksklusif oleh Liputan6.com secara langsung.
Dia menuturkan, ingin mengecek data penerima bansos yang dari bawah. Apakah sudah sesuai atau tidak. "Kamu mau verifikasi ini, apakah datanya benar ada enggak yang dari bawah. Kami mau ngecek datanya ke Kementerian Dalam Negeri di Dukcapil. Kita mau ngecek 5 juta KK. Apa yang terjadi, kita hanya diizinkan 1.000 data perhari coba banyangin, " kata Kang Emi.
Menurut dia, hal ini membuatnya tak rampung mengecek data KK yang benar. "Saya mau ngecek 5 juta data, diizinkan 1.000 data per hari. Gimana beresnya datanya," ungkap Kang Emil.
Mantan Wali Kota Bandung ini menuturkan, pasti ada resiko akibat hal ini. Dia lantas berkelakar.
"Sementara yang di bawah kan enggak mau tahu, Pak Gubernur PHP, Pak Gubernur janjikan. Padahal di balik itu keruwetan ini, dari bawah ada, dari atas ada, yang itulah Indonesia sekali," kelakar Kang Emil.
Namun, dirinya menuturkan, bagian pekerjaannya sudah dilakukan dengan baik. "Minimal bagian saya, saya sudah selesaikan dengan baik," tandasnya.
Kang Emil Sebut Menko PMK Berselisih Paham Sedikit dengan Anies
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendy mengakui, bahwa dalam pemberian bantuan sosial (bansos) memang yang menjadi masalah adalah data, salah satunya dengan DKI, yang membuatnya berselisih dengan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.
Hal ini ternyata diketahui oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau akrab disapa Kang Emil. Itu disampaikannya dalam Sharing Session yang diadakan eksklusif oleh Liputan6.com secara langsung.
Awal bermula, saat Kang Emil meminta Presiden Jokowi untuk mensatukan pintu pemberian Bansos dari pusat. Presiden pun mendelegasikan ke Menko PMK, disanalah muncul ketegangan.
"Pak Presiden mendelegasikan ke Menko PMK itu untuk merespon ini. Nah, Menko PMK bikin rapat dengan para Gubernur. Disitulah yang tanda kutip berselisih paham sedikit dengan Pak Anies yang ramai di media kan. Saya tuh saksinya," kata Kang Emil, Senin (11/5/2020).
Meski demikian, dalam rapat tersebut, tidak ada kesimpulan yang diharapkannya. "Dan akhir dari rapatnya, tidak ada kesimpulan menjadi satu pintu. Itu yang saya sesali," tukasnya.
Dia menegaskan, bahwa ini cerita apa adanya. Dan semua itu ingin cepat.
"Saya mau cerita apa adanya aja. Kita mau cepat, kita mau apa, karena keputusan tidak ada di tangan saya, sehingga tidak seperti yang saya harapkan. Padahal kalau bisa harus lebih cepat," pungkasnya.[mdk]