GELORA.CO - Badan Anggaran DPR RI mengusulkan Bank Indonesia (BI) dan pemerintah mencetak uang untuk menutupi kebutuhan anggaran yang membengkak akibat wabah COVID-19. Usulan itu menuai perdebatan lantaran dampak negatif yang bisa dihasilkan.
Sebenarnya Indonesia pernah melakukan cetak uang dalam jumlah besar pada masa periode demokrasi terpimpin. Saat itu Indonesia sedang membutuhkan dana besar untuk berbagai kebutuhan.
"Iya pernah, pada periode tahun 1957-1965 atau masa demokrasi terpimpin. Saat itu kebutuhan untuk belanja negara begitu besar karena ada pos prioritas politik yang digunakan untuk operasi keamanan, subsidi BUMN dan swasta, dan lain-lain," kata Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet saat dihubungi detikcom, Minggu (10/5/2020).
Saat itu, lanjut Yusuf, BI tidak se-independen saat ini. BI harus mendukung kegiatan pemerintah, termasuk untuk mencetak uang.
Penerimaan negara saat itu tidak mencukupi disaat kebutuhan belanja semakin membesar. Pada akhirnya dipilih cara yang paling mudah yakni dengan meminjam dari BI yang kemudian dipenuhi dengan cara mencetak uang.
Namun yang terjadi justru membuat kondisi semakin buruk. Salah satunya inflasi yang mengalami kenaikan yang sangat tinggi atau disebut hiperinflasi.
"Karena kondisi politik memburuk serta alur distribusi barang yang tidak terukur, kebijakan mencetak uang akhirnya mengubah inflasi biasa menjadi hiperinflasi di periode tahun 1961," terangnya.(dtk)