GELORA.CO - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, yang menyebut pemerintah sedang mempertimbangkan melonggarkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terus menuai polemik.
Jakarta mau di-Lockdown, PSBB, atau dilonggarkan, bahkan dihentikan, harus berdasarkan rekomendasi ahli dan kondisi real di lapangan," ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/5).
Dengan begitu, menurut Suhaimi, langkah yang diambil akan lebih tepat. Selain itu, dirinya juga mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak membuat kebijakan yang membingungkan.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu melanjutkan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta sendiri tengah menyiapkan 63 RS tambahan untuk menangani Covid-19.
Bahkan bila keadaaan semakin memburuk, beberapa gedung sekolah di Jakarta pun disiapkan untuk antisipasi tempat isolasi.
Coba lihat data di dinas kesehatan prediksinya masih tinggi. Kalau belum tuntas terus direlaksasi atau dilonggarkan, apa tidak memperburuk keadaan? dan bahkan memperparah kondisi ekonomi," tegas Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Jakarta itu.
Untuk diketahui, adanya relaksasi atau pelonggaran PSBB disebut-sebut bertujuan agar masyarakat bisa memutar kembali roda perekonomian, namun tetap dalam koridor protokol kesehatan. (Rmol)