GELORA.CO - Rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) dari China ke Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga saat ini masih dalam pembahasan. Gubernur dan DPRD Sultra meminta rencana kedatangan TKA di tengah pandemi ditunda bahkan dibatalkan.
External Affairs Manager PT VDNI, Indrayanto, membeberkan alasan perusahaan mendatangkan 500 TKA tersebut yang akan dipekerjakan di PT VDNI dan PT OSS. Menurutnya, 500 TKA tersebut memiliki keahlian khusus.
"500 TKA itu adalah karyawan kontraktor yang mempunyai skill untuk memasang alat produksi kami," kata Indrayanto, Sabtu (9/5/2020).
Ditegaskannya, kedatangan 500 TKA itu paling lama selama 6 bulan di perusahaan karena banyaknya alat konstruksi yang akan dipasang. "Setelah mereka melakukan pemasangan, mereka akan kembali lagi ke Tiongkok, mungkin sekitar 3 bulan, paling lama 6 bulan karena alat konstruksi mesin yang kita mau pasang itu sekitar 33 tungku," jelasnya.
Pihak perusahaan berharap rencana kedatangan 500 TKA dipertimbangkan karena juga berhubungan dengan nasib 3.000 karyawan lokal. Meskipun begitu, Indrayanto menyatakan pihak perusahaan tidak mendesak pemerintah untuk memberi izin kedatangan 500 TKA itu.
Kita berharap TKA ini bisa diberikan masuk, karena jika tidak maka karyawan yang sudah kita rekrut sekitar 3.000 karyawan untuk 33 tungku itu pasti akan terus bertanya kapan kita bekerja," ucapnya.
Sebelumnya, rencana kedatangan 500 TKA asal China di tengah pandemi Corona memicu polemik. Lalu akhirnya Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan menunda rencana kedatangan 500 TKA asal China ke Konawe, Sultra, sampai menunggu kondisi dalam keadaan normal dan dinyatakan aman.
Kepala Biro Humas Kemnaker R. Soes Hindharno mengatakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menginstruksikan kepada Plt Dirjen Binapenta Aris Wahyudi untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait merebaknya polemik rencana kedatangan 500 TKA China tersebut.
"Kita putuskan untuk menunda rencana kedatangan 500 TKA sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Selanjutnya kita akan terus berkoordinasi dengan Gubernur dan ketua DPRD Provinsi terkait hal tersebut," kata Karo Humas Soes dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5).
(Dtk)