GELORA.CO - Pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan, secara yuridis Presiden Joko Widodo dengan kekuasaannya sudah mempermainkan hukum. Sebab Presiden Jokowi dinilai tidak menghormati hukum di negara hukum demokrasi dan harus menerima konsekuensinya.
"Sesuatu yang sudah jelas justru seharusnya direspons dengan penghormatan terhadap keputusan MA yang membatalkan Perpres kenaikan BPJS. Justru malah melecehkannya bahkan dengan menunjukkan kekuasaannya dengan cara menaikannya kembali," ucap Abdul Fickar Hadjar, Kamis (14/5).
Abdul Fickar menilai, sikap tersebut mengindikasikan bahwa Presiden Jokowi tidak menghormati hukum. Apalagi, Indonesia sendiri dikenal sebagai negara hukum demokrasi.
"Sikap ini jelas mengindikasikan bahwa Presiden sudah tidak menghormati hukum di negara hukum demokrasi. Seharusnya secara ketatanegaraan ada konsekuensinya sendiri," tegasnya.
Sedangkan secara sosiologis, lanjut Abdul Fickar, hal tersebut mengindikasikan sikap munafik. Di mana di satu sisi dalam pernyataan Presiden Jokowi menunjukkan komitmennya kepada rakyat, namun pada kenyataannya telah melecehkan keinginan rakyat yang menginginkan turunnya iuran BPJS Kesehatan.
"Alasan apapun untuk menaikan BPJS dan melecehkan putusan MA adalah alasan yang bertentangan dengan akal sehat. Jangankan etika sebagai dasar sikap etis, hukum saja dilecehkan, akan dibawa ke mana republik ini?" pungkas Abdul Fickar. []