GELORA.CO – Pemerintah Indonesia mengonfirmasi sebanyak 533 kasus baru positif Covid-19. Ini merupakan lonjakan kasus baru tertinggi per hari selama ini.
Dari total 13.645 kasus secara nasional, kasus tertinggi masih didominasi Jakarta sebanyak 5.556 kasus, Jawa Barat 1.437, dan Jawa Tengah 1.419 kasus. Peningkatan kasus yang terus bertambah dinilai terjadi karena masyarakat tidak disipilin.
“Jika kasus bertambah terus dan jumlahnya semakin banyak maka ini adalah gambaran bahwa disiplin tidak dijalankan,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, Sabtu (9/5).
Dia mengatakan, gambaran dari kepatuhan masyarakat akan terlihat dari penambahan kasus Covid-19 dari hari ke hari. Pemerintah memastikan penanganan pandemi Covid-19 lebih cepat jika masyarakat mematuhi setiap kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Kebijakan untuk tidak keluar rumah, kebijakan menjaga jarak dan sebagainya,” kata Yurianto dalam jumpa pers di Graha BNPB.
Sayangnya, Yurianto tidak menyinggung seputar regulasi mengenai pembukaan transsportasi umum oleh Kementerian Perhubungan. Hampir semua pihak menilai kebijakan itu “ugal-ugalan” karena membuka fasilitas bagi warga untuk kembali beraktivitas di luar rumah. Bahkan, bepergian keluar daerah terutama mudik.
Yuri hanya meminta masyarakat tetap disiplin dan berada di rumah menghadapi Covid-19. Menurut dia, masalah lebih besar akan muncul jika terdapat lanjut usia atau penderita penyakit kronis terinfeksi.
DPR: Masyarakat Sudah Sadar
Pendapat Yuri tersebut dibantah oleh anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Teddy Setiadi. Dia mengatakan masyarakat mulai menyadari pentingnya memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan diam di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah dan menjaga jarak (physical distancing). Warga bahkan menahan diri untuk tidak mudik.
“Kesadaran ini harus diapresiasi dengan memperlihatkan kebijakan yang konsisten, berpihak pada keselamatan jiwa masyarakat,” kata politikus asal daerah pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi ini.
Salah satunya, kebijakan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang secara “ugal-ugalan” membuka kembali transportasi umum mulai 7 Mei 2020. Kebijakan ini membingungkan dan sangat berpotensi membuat wabah Covid-19 semakin menyebar.
“Dengan dibuka kembali transportasi ini akan sangat berpotensi dalam hal penyebaran Covid-19 karena dari sisi pergerakan orang melalui moda transportasi. Kebijakan pemerintah berubah-ubah dan membingungkan pemerintah daerah dan rakyat,” katanya di Bandung, Sabtu (9/5).
Teddy menilai keputusan pemerintah yang kembali membuka moda transportasi umum membuat aparat di daerah kerepotan karena keputusan itu mengacaukan penerapan PSBB saat ini. Seharusnya pemerintah fokus penyelamatan jiwa manusia sehingga kebijakan harus konsisten dan ditegakkan secara konsekuen. (*)