GELORA.CO - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akhirnya membawa kasus dugaan pencemaran nama baiknya oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu ke pihak berwajib.
Jurubicara Menko Luhut, Jodi Mahardi mengurai bahwa sedikitnya empat orang pengacara telah ditunjuk sebagai kuasa hukum untuk mengawal kasus ini. Mereka adalah Patra Zein, Malik Bawazier, Riska Elita dan Nelson Darwin.
“Ya betul mereka kami tunjuk untuk menjadi tim kuasa hukum,” ujar Jodi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/5).
Jajaran Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memanggil mantan Sekretaris BUMN Said Didu terkait pernyataanya di sosial media yang menyebut Manteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan hanya memikirkan Uang, Uang dan Uang.
Dari salinan surat panggilan yang diterima oleh Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (30/4), Said Didu diminta untuk menghadap penyidik Kompol Silvester M Simamora pada hari Senin (4/5) di lantai 15 Direktorat Siber Bareskrim pukul 10.00.
Adapun surat pemanggilan ini berdasarkan laporan polisi bernomor LP/B/0187/IV/2020/Bareskrim tertanggal 8 April 2020. Laporan polisi ini dibuat oleh Arief Patramijaya.
Dalam surat ini, Bareskrim Siber ingin mendengar dan meminta keterangan Said Didu sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan/atau menyiarkan pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di masyarakat.
Dugaan itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3 UU 19/2016 tentang perubahan atas UU 11/2008 tentang ITE dan atau Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Surat pemanggilan ini diteken oleh Wakil Direktur Siber Kombes Golkar Pangarso atas nama Direktur Siber Bareskrim Polri Brigjen Rahmat Wibowo pada Selasa 28 April 2020 yang lalu.[rmol]