GELORA.CO - Pemerintahan Joko Widodo sedang mempersiapkan kebijakan the new normal dalam menghadapi pandemik global virus corona baru (Covid-19).
Pemerintah juga telah menerbitkan Keppmenkes No. HK.01.07/MENKES/328/2020, tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja, Perkantoran, dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.
Bahkan, Selasa kemarin (26/5) Presiden Joko Widodo telah meninjau beberapa tempat seperti Stasiun MRT dan juga sebuah mall di Bekasi. Tinjaun ini sebagai langkah untuk melihat persiapan pemberlakukan kenormalan yang baru (The New Normal).
Merespons kebijakan Joko Widodo, pengamat politik Andi Yusran memperingatkan pemerintah harus betul-betul menelorkan kebijakan berdasarkan data empirik. Jika tidak, rencana kebijakan yang dikenal dengan "berdampingan" dengan Covid-19 itu akan jadi malapetaka baru bagi masyarakat Indonesia.
"Jika data-data pendukung menguatkan dilakukannya relaksasi (kurva melandai) maka pilihan kebijakan relaksasi relevan dilakukan, jika tidak ada faktor pendukung maka yang terjadi kemudian adalah The New ‘abnormal’ dan itu malapetaka," demikian kata Andi yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/5).
Doktor Politik Universitas Padjajaran ini menyebutkan bahwa dalam operasional The New Normal yang digaungkan pemerintah, perlu dipastikan apakah protokol Covid-19 berjalan sesuai aturan.
Ia menyontohkan membeludaknya Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu saat baru operasi kembali setelah penerbangan komersil ditutup.
"Sebelum dilakukan relaksasi juga perlu edukasi yang masif pada publik tentang protokol kesehatan Covid-19 dan yg juga tidak kalah pentingnya adalah perlunya dilakukan evaluasi terhadap kebijakan relaksasi sektoral untuk menakar tingkat keberhasilan/ kegagalan kebijakan. Jika berhasil maka kebijakan tersebut bisa dilakujan di tempat lain. Pembukaan mal di Kota Bekasi bisa jadi pilihan uji coba," pungkasnya. (Rmol)