GELORA.CO - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperluas definisi kematian akibat COVID-19. Kini, pasien yang meninggal dunia meski masih berstatus suspect terinfeksi corona, akan ditetapkan sebagai kasus kematian COVID-19.
Hal ini belum diterapkan di Indonesia. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menetapkan angka kematian berdasarkan kematian pasien positif corona melalui uji swab (tes PCR).
Melihat hal ini, peneliti dari FKM UI, Pandu Riono menyebut ketetapan WHO ini menjadi masalah tersendiri bagi Indonesia. Sebab, tes swab yang dilakukan oleh pemerintah relatif kecil dibanding jumlah penduduk.
"Itu (WHO) mengoreksi untuk kasus kematian itu orang yang dari suspect karena tidak semua dites. Itu masalah untuk suatu negara yang layanan tesnya terbatas seperti Indonesia. Seharusnya memang orang dengan gejala COVID-19 sudah dianggap COVID-19, secara klinis sudah kelihatan," ungkap Pandu kepada kumparan, Minggu (5/3).
Menurut Pandu, pemerintah harus segera mengumumkan kematian dengan gejala dan dirawat (Pasien dalam Pengawasan) sebagai kematian karena COVID-19. Mengingat, layanan laboratorium dan alkes kita belum siap melakukan tes massal, minimal 10 persen jumlah penduduk.
"Jadi lebih fleksibel menyatakan orang dengan COVID. Kalau tidak jadi kacau, angka kasus, angka status kematian. Kalau mau dilaporkan berapa PDP nya. Dan berapa yang dites, berapa yang meninggal di sana," ungkap dia.
"Terus yang positif berapa banyak jadi berapa orang yang dites terus kemudian yang meninggal berapa," sambungnya.
Kemampuan tes yang kurang bisa terlihat di DKI Jakarta. Pemprov DKI melaporkan peningkatan pemulasaran jenazah dengan COVID-19 kepada mereka yang berstatus PDP tetapi belum dites swab.
"Sebagian besar itu dari protokol COVID sudah dianggap COVID karena tak sempat diperiksa. Kebanyakan terlambat datangnya," jelas dia.
Jumlah tes yang kurang juga disebabkan oleh kemampuan laboratorium yang belum memadai. Sehingga, hasil tes swab pun keluar dalam waku yang cukup lama.
"Kedua belum ada hasilnya, belum keluar 5 hari. Bisa seminggu lebih hari itu. Ini menyebabkan layanan tes kita tidak siap. Sehingga yang diperiksa jauh lebih banyak dari kemampuan yang ada," tuturnya. []