GELORA.CO - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan memutakhiran data masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) yang terdampak wabah virus corona.
Tak hanya pembagian yang dianggap belum merata, sejumlah penyaluran bansos juga ditemukan tidak tepat sasaran. Kondisi itu terjadi di beberapa daerah, khususnya yang telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Anggota DPR RI Komisi IX Intan Fauzi menuturkan, salah satu penyebab kondisi itu adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kurang akurat. Akibatnya, distribusi Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk warga terdampak Covid-19 ini tidak tepat sasaran.
"Memang DTKS kita masih bermasalah. Ini tidak saja menjadi PR bangsa ini ke depan, tetapi harus dituntaskan sekarang, sebab persoalan data ini telah terjadi berulang-ulang," katanya, Minggu, 3 Mei 2020
Politisi Partai Amanat Nasional mengungkapkan, sejak Maret, pemerintah pusat mengalokasikan dana Rp405,1 triliun untuk mengatasi dampak Covid-19.
Refocusing anggaran untuk penanganan kesehatan, JPS, dukungan dunia usaha, dan lainnya. Dari angka itu, sebanyak Rp110 triliun dialokasikan untuk JPS, yang di antaranya PKH, bansos tunai, sembako dan lain-lain.
Alokasi dana sebesar itu, kata Intan, belum termasuk dana bansos yang berasal dari anggaran daerah. Namun lagi-lagi, basis data yang masih amburadul membuat bantuan JPS ini tidak tepat sasaran.
Misalnya, di beberapa wilayah banyak orang kaya atau mampu justru mendapat bantuan. Bahkan pegawai negeri sipil (PNS) aktif, pensiunan PNS, bahkan ada orang yang sudah meninggal datanya juga masuk ke dalam penerima bansos tunai.
"Ini masalah besar bagi bangsa ini. Persoalan ini harus dibereskan agar tidak terkesan semua berlindung pada pandemi Covid-19," ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat VI itu.
Atas sederet persoalan itulah, Intan mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki data penerima bansos agar lebih tepat sasaran, langsung kepada penerima manfaat dan tidak rumit distribusinya. []