GELORA.CO - Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) tidak akan gentar memperjuangkan kedaulatan rakyat dengan menolak Perppu 1/2020 tentang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik Covid-19.
Dewan Pengarah KMPK, Prof Din Syamsuddin mengaku pernah mendapatkan semacam tekanan seperti bullying lantaran memperjuangkan penolakan Perppu Corona.
Meski begitu, Din menegaskan, tidak akan mempengaruhi apalagi melemahkan gerakan konstitusional yang tengah ditempuhnya bersama sejumlah tokoh bangsa dan elemen masyarakat lainnya itu.
"Kami sudah mengantisipasi tuduhan demikian. Bahkan sudah muncul termasuk bullying terhadap saya sendiri. Tapi bagi kita, selagi kita meyakini kebenaran, tidak akan pengaruh," tegasnya saat jumpa pers secara daring, Senin malam (11/5).
"Justru karena kita semua sedang berjibaku untuk menanggulangi Covid-19," imbuhnya menegaskan.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menilai, dengan adanya Perppu 1/2020 yang disebut-sebut memfokuskan perlindungan masyarakat dalam menghadapi pandemik Covid-19 itu justru bertolakbelakang dengan latarbelakang diterbitkannya Perppu tersebut.
"Fokusnya bukan isu kesehatan, tetapi isu keuangan, isu anggaran dan mengotak-atik. Justru yang akan mendapatkan manfaat dari Perppu bukan rakyat yang terkena Covid-19, baik yang terinfeksi maupun yang terdampak secara ekonomi. Tapi justru konglomerat, perusahaan-perusahaan, dunia usaha yang besar. Maka ini sungguh ini menyakiti hati rakyat," sesalnya.
"Karena itu sebaiknya kita tersinggung terungkit karena ditengah kita menanggulangi Covid-19 tapi pemerintah justru tidak peduli," demikian Din Syamsuddin.(rmol)