GELORA.CO - Pendataan penerima program bantuan sosial (bansos) sebagai jaring pengaman di masa pandemi Virus Corona mendapat protes dari banyak pihak.
Sebab banyak data yang tidak sesuai dengan fakta alias amburadul.
Banyak data penerima yang sebenarnya tidak berhak menerima, atau ada nama dalam daftar yang ternyata sudah meninggal dunia.
Maka, wajar jika banyak yang protes, khususnya para kepala desa yang menyayangkan keputusan pemerintah pusat menggunakan data lama, bukan dari pendataan terbaru.
Akibatnya, bantuan itu banyak salah sasaran.
Baru-baru ini ramai diperbincangkan seorang rektor mengaku menerima bantuan sosial.
Dia adalah Prof Dr Musni Umar dan tinggal di bilangan Jakarta Selatan.
Membuktikan langsung pendataan penerima bansos yang tidak tepat sasaran, ia memosting bantuan sosial bertuliskan dari Presiden RI.
Musni Umar tetap menerima bantuan tersebut, namun ia salurkan kembali sebagai donasi melalui mahasiswa Universitas Ibnu Chaldun tempatnya memimpin.
"Pagi ini saya menerima Bansos dari Presiden RI. Karena sy merasa ada yg lebih memerlukan bansos, saya kemudian serahkan bansos tsb kpd Jalil Loilatu, Ketua BEM Universitas Ibnu Chaldun," cuit Musni Umar di akun Twitternya, Kamis (30/4/2020).
"Saya sarankan kalau ada Bansos terima, kalau merasa tdk berhak berikan yg lebih perlu," imbuhnya.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut bahwa data penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat memang amburadul.
Maka tidak heran apabila banyak kepala desa memprotesnya.
"Data kita amburadul berantakan. Itulah yg dikeluhkan banyak kepala desa n pelaksana di bawah. Urus data begini saja belepotan. Duh, ironi negara maju," ungkapnya.
Data kita amburadul berantakan. Itulah yg dikeluhkan banyak kepala desa n pelaksana di bawah. Urus data begini saja belepotan. Duh, ironi negara maju. https://t.co/kXkRG8ecfe— Fadli Zon (@fadlizon) April 30, 2020