GELORA.CO - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengumumkan dimulainya tahun ajaran baru 2020/2021 pada Juli mendatang.
Meski demikian, masih banyak kesimpangsiuran mengenai bagaimana cara pemerintah membuka kembali sekolah-sekolah di tengah pandemik Virus Corona baru (Covid-19).
Pemerintah sendiri telah mengedarkan dokumen panduan new normal, termasuk untuk area pendidikan (sekolah). Namun, Menteri Nadiem Makarim berkilah bahwa keputusan terkait pembukaan kembali sekolah merupakan ranah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
“Saya tidak bisa memberikan statement apapun, (karena) keputusan itu dipusatkan di Gugus Tugas,” kata Nadiem saat rapat kerja virtual beberapa hari lalu.
Sikap yang ‘kurang jelas’ dari Kemdikbud itu sontak mengundang kritik dari berbagai kalangan. PGRI (Peratuan Guru Republik Indonesia), misalnya, menyatakan bahwa Nadiem seharusnya aktif meminta pendapat PGRI dan para ahli pendidikan.
Sebab, keputusan penting mengenai pembukaan sekolah harus pula mempertimbangkan analisa dari berbagai pemangku kepentingan.
Persatuan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS) Yogyakarta bahkan meminta pemerintah tidak tergesa-gesa menetapkan tahun ajaran baru di tengah pandemi corona. Sebelum muncul keputusan Kemdikbud tentang permulaan tahun ajaran baru, PKBTS meminta Menteri Nadiem mengundurkan permulaan tahun ajaran baru pada Januari 2021.
“Kemdikbud hendaknya tidak menambah beban masyarakat terutama kelas menengah ke bawah yang sekarang kondisinya sedang terpuruk. Jika mereka masih dibebani dengan pencarian sekolah baru, tentu menambah stres dan menurunkan imunitas mereka,” ujar Ki Darmaningtyas, pengurus PKBTS.
Sosiolog pendidikan dari Universitas Trunojoyo Madura, Khoirul Rosadi, sepakat dengan berbagai suara kritis yang meminta Menteri Nadiem meninjau kembali pembukaan tahun ajaran baru.
Memang, sekolah-sekolah dapat memulai tahun ajaran baru dengan menggunakan metode pembelajaran daring. Namun, kebijakan Learning from Home (LfH) itu, selain dirasa kurang efektif, juga membebani keluarga.
“Berdasarkan pengalaman, ada banyak kendala dalam pembelajaran daring, baik dari sisi siswa, keluarga, para guru, juga kurikulum yang belum menyesuaikan dengan situasi pandemi. Selama kendala-kendala tersebut tidak dievaluasi secara transparan, pembelajaran daring hanya menambah beban orang tua murid yang sedang berjibaku melawan corona,” katanya.
Rosadi juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak melakukan pembukaan sekolah di saat kurva pandemik Covid-19 masih tinggi. Sebab, hal itu dapat berisiko meningkatkan persebaran virus corona di kalangan pelajar.
Menurutnya, argumen bahwa pembukaan sekolah ikut menggerakkan roda perekonomian, terlalu lemah jika dibandingkan dengan dampak penyebaran Covid-19 secara massal di sekolah-sekolah.
“Kita akan kesulitan menerapkan protokol-protokol new normal di sekolah. Secara psikologis, anak-anak usia sekolah, apalagi yang SD atau TK, memiliki dorongan untuk berbaur dengan teman-temannya. Interaksi antar siswa itu akan lebih sulit dikontrol,” katanya.
Lebih lanjut, ia meminta agar Nadiem tidak menumpangkan rencana pembukaan sekolah pada agenda reopening kegiatan ekonomi yang saat ini sedang dimulai oleh pemerintah. Kesehatan dan kenyamanan para siswa, kata Rosadi, harus menjadi pertimbangan yang utama.
Sebagai Mendikbud, Nadiem diminta berposisi tegas sebagai pengayom murid, orang tua, dan para pendidik.
“Menteri Nadiem harus membuktikan bahwa ia mampu melindungi para siswa Indonesia di tengah menaiknya kurva pandemik. Ingat, semua mata keluarga Indonesia saat ini sedang tertuju padanya,” tandasnya.(rmol)