GELORA.CO - Sejumlah menteri Presiden Joko Widodo tengah kompak melancarkan serangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui pernyataan-pernyataan kontroversial di media sosial.
Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk mendanai pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) kepada 1,1 juta warganya dan Menteri Sosial Juliari P Batubara mempermasalahkan data bansos.
Tidak cukup sampai di situ, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, juga sibuk mengulas permintaan karantina wilayah atau lockdown yang sempat digaungkan DKI Jakarta. Dia menyebut permintaan itu sebagai usulan konyol.
Pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menilai bisa saja pemerintah pusat melakukan serangan karena merasa tersinggung atau malu karena kalah telak dari Anies Baswedan terkait penanganan Covid-19.
"Publik sudah terlanjur menyukai cara kerja Anies dibandingkan pemerintah pusat. Apalagi aturan pemerintah pusat terkait PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berubah-ubah dan aturannya saling bertabrakan antar menteri," ungkap Ujang, Minggu (10/5).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu melanjutkan bahwa Anies mendapatkan poin positif dari rakyat sedangkan pemerintah pusat mendapat poin kurang.
Ujang turut membeberkan bahwa Pemerintah Pusat jauh ketinggalan dari Pemprov DKI dalam hal penanganan Virus Corona. Mulai dari melakukan pencegahan dengan membatasi dan menutup sejumlah akses publik hingga kebijakan bansos.
"Sampai-sampai pemerintah pusat menunggu goody back berlogo bantuan presiden, agar tak tertukar dengan bantuan dari pemprov," sindir Ujang.
Atas dasar hal tersebut, menurut Ujang wajar saja jika ada langkah-langkah untuk menjegal Anies menuju 2024 atau bisa saja pemerintah menginginkan bermain secara imbang dengan Anies.
"Atau juga ingin membalikan keadaan. Agar pemerintah pusat bisa dipandang positif oleh masyarakat terkait penanganan Corona saat ini," pungkasnya. []