GELORA.CO - Kementerian Agama (Kemenag) diminta terbuka dan transparan soal penggunaan dana haji jamaah. Jangan sampai, di kemudian hari muncul temuan seolah-olah ada transaksi pembayaran dana haji yang tidak diketahui DPR dan masyarakat, terutama calon jamaah haji.
“Karena peluang pengembalian dana ini sulit kalau sudah dibayarkan. Tahu sendirilah Saudi ngomongnya masya Allah, subhanallah, tapi masuk (duitnya) gampang, keluarnya susah, masuknya yes keluarnya yos,” kata anggota Komisi VIII DPR, Iskan Qolba Lubis, dalam rapat kerja virtuaI dengan Kemenag, Senin (11/5).
Dalam kesempatan itu, dia menanyakan keanehan beberapa item pembayaran dana haji kepada Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Nizar, yang diperuntukkan untuk gelang jamaah, biaya manasik dan percetakan buku. Pasalnya, dalam paparan materi Kemenag, ada beberapa biaya yang sudah dibayarkan ke pemerintah Arab Saudi.
“Kalimatnya, ‘melakukan negosiasi kepada Arab Saudi agar tidak menghanguskan biaya yang sudah terbayar’, berarti disini ada yang sudah terbayar. Padahal, saya lihat data dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) belum ada yang dibayarkan, mana yang benar?” ujarnya menanyakan.
Iskan juga meminta Kemenag memerinci dana apa saja yang sudah dibayarkan. Karena DPR mempunyai fungsi pengawasan, terutama terhadap uang masyarakat yang dikelola pemerintah untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji.
“Harus ada pertanggungjawaban dong, masak kita bicara pengawasan tapi nggak ada duitnya sama sekali, cuman narasi-narasi begini, nggak jelas ini. Jadi, rencana mitigasi (Kemenag) ini abu-abu pak ketua (Komisi VIII/Yandri Susanto),” ujar Iskan.
Politikus PKS itu sependapat dengan politikus PKB Maman Imanulhaq bahwa tempat ibadah seperti masjid dapat dibuka pelan-pelan atau ada relaksasi tempat ibadah, sehingga jamaah dapat beribadah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. “Kementerian Agama harus bicara seperti ini, jangan bicara sembako, itu tugasnya kepala daerah,” katanya.
Ia ingin Kementerian Agama bicara hal-hal strategis dalam rapat kerja dengan DPR, bukan persoalan teknis. Iskan mengkritik paparan Kemenag soal klaster Covid-19, pelaporan dana zakat dan dana haji jamaah.
“Tolonglah sampaikan ke kita hal yang strategis, bukan teknis,” ucapnya. []