GELORA.CO - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar, menilai pemerintah gagal memenuhi hak asasi masyarakat dalam menghadapi pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19). Dalam kondisi seperti sekarang, pemerintah wajib melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan hingga ekonomi.
Bahkan, kata dia, kebijakan pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan mementingkan para elite. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki pilihan. Masyarakat akan melihat keberpihakan Jokowi.
“Jokowi punya kapasitas menangani bencana pandemi ini, tapi dilakukan atau tidak,” kata Haris Azhar dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (27/5).
Berbicara masalah kesehatan, kata dia, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dari negara. Kendati begitu, masyarakat juga harus sadar bahwa hak asasi itu membutuhkan syarat. Misalnya, tetap bertahan di rumah sampai kondisi kondusif atau pandemi Covid-19 berakhir.
Dalam situasi masyarakat berdiam di rumah, maka negara wajib memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Itu sesuai amanat konstitusi.
“Soal hari ini dan ke depan ini tugasnya negara. Karena memang negara diatur untuk menyediakan pangan, logistik, farmasi dan lain lain. Dilihat dari situasi sangat masuk akal dan sangat adil, untuk negara menyetok ongkos meeting, ongkos perjalanan. Ongkos pembangunan infrastruktur dihentikan dulu, dialokasikan untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan manusia dalam situasi wabah ini,” ucapnya.
Namun, di sinilah muncul masalah baru, Haris menilai pemerintah menempatkan diri sebagai orang lain bagi masyarakat. Bahkan, pemerintah melihat masyarakat sebagai ancaman.
Dia mencontohkan kriminalisasi yang diterima oleh aktivis yang berani mengeritik pemerintah. Kritik disikapi secara represif. Negara bahkan tidak punya grand design dalam menangani pandemi.
Pemerintah tak punya grand design bisa dilihat dari kebijakan setiap institusi pemerintahan yang tidak konsisten. Koordinasi yang buruk antarlembaga semakin memperparah situasi karena Indonesia harus melewati pandemi tanpa kepemimpinan yang kredibel.
“Pemerintahan jari ini itu seperti entitas lain yang tifak menjadi tidak bagian dari kita semua,” ungkapnya. (*)