GELORA.CO, JAKARTA - Program Kartu Prakerja yang diandalkan pemerintah bisa meretas angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia seperti disampaikan dalam janji kampanye Presiden Jokowi saat Pilpres 2019 lalu, faktanya masih menuai banyak polemik meskipun sudah mulai terealisasi.
Program pemerintah pusat dengan anggaran sebesar 5,6 triliun rupiah yang dialokasikan dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) itu, secara birokrasi masih masih menuai perdebatan banyak pihak dan perlu pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu ditegaskan, Koordinator Presidium Front Penggerak Milenial Indonesia (FPMI), Adhia Muzaki, Kamis (30/04) saat berbincang dengan redaksi, di Jl. Sabeni No 20, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat.
Ia meminta KPK agar segera turun tangan, mengusut tuntas adanya dugaan korupsi dalam program Kartu Prakerja, yang melibatkan perusahaan rintisan atau Startup itu.
"Dalam hal ini, KPK harus turun tangan, mengusut tuntas persoalan program Kartu Prakerja ini. Kami menilai, ada kongkalikong antara DPR dengan Pemerintah dalam proses ini," kata Adhia Muzaki.
Ia menilai, DPR sebagai lembaga legislatif lambat bersikap kritis, sebab, program Kartu Prakerja sudah berjalan.
"Menurut saya ada hal yang aneh, ini program Prakerja memang sebelumnya tidak pernah dirumuskan oleh kementerian dan DPR, lalu kalau sudah begini, pengawasan DPR ini justru harus dipertanyakan sudah sampai dimana, soalnya ini program pake APBN, yang itu uang rakyat, kan begitu logikanya," kata Adhia.
Seperti diketahui, Program Kartu Prakerja yang merupakan program Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto dengan Wakil Ketua Komite, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko ini, menggandeng perusahaan rintisan atau Startup sebagai mitra kerjasama.
Ada delapan perusahaan Startup yang terlibat dalam program Kartu Prakerja, diantaranya, PT Tokopedia, PT. http://Bukalapak.com, PT. Haruka Evolusi Digital Pintaria, Utama, Sekolahmu, SISNAKER, http://MauBelajarApa.com, dan PT Ruang Raya (ruang guru). []