GELORA.CO -Jaring pengaman sosial yang digaungkan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat mencakup sejumlah program, salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang khusus diberikan kepada petani miskin di Indonesia.
Program yang dipastikan berjalan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada Ratas akhir bulan lalu (28/4), adalah berupa BLT Rp 600.000 untuk 2,44 juta petani miskin, supaya mereka tetap bisa berproduksi di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19).
Namun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai program ini belum cukup menjawab kekhawatiran petani, atas krisis pangan yang diprediksi oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Internasional (Food and Agriculture Organization/FAO), akan terjadi karena pandemik Covid-19.
"Kebijakan tersebut tidaklah keliru, hanya saja tidak akan memberikan kesejahteraan dalam jangka panjang untuk petani," ujar Kepala Departemen Advokasi Kebijakan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Roni Septian kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/5).
Menurut Roni Septian, yang diperlukan oleh petani saat masa krisis saat ini adalah ketersedian lahan dan atau tanah yang cukup untuk digarap. Selain itu jaminan harga, ketersediaan pasar, pembenahan infrastruktur pertanian dan teknologi yang tepat guna.
"Oleh karena itu Menko Perekonomian perlu memutar otak untuk mengevaluasi dan merombak sistem tambal sulam (subsidi dan insentif) pertanian semacam ini," tuturnya. (Rmol)