GELORA.CO - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai pemerintah saat ini lebih mementingkan ekonomi di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Seperti, tidak tegasnya pemerintah terkait aturan mudik.
Menurutnya, pemerintah tidak satu suara terkait aturan mudik. Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Jokowi Fadjroel Rachman mengatakan masyarakat boleh mudik, namun kemudian diralat oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang mengimbau masyarakat tidak melakukan mudik pada tahun ini.
"Atau bahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan mudik haram, tetapi Presiden Jokowi menyatakan boleh," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (7/4/2020).
Lanjutnya, ia mengatakan bahwa tanpa aturan yang jelas maka pengawasan terhadap pergerakan masyarakat akan sulit dilakukan. Bahkan, imbasnya, masyarakat akan tetap melakukan mudik sehingga penyebaran corona semakin luas dan hal tersebut akan mengancam logistik. Karena itu, ia meminta pemerintah untuk bertindak tegas dan melarang mudik.
"Sikap semacam ini justru menjadi pelecut untuk makin masifnya persebaran virus corona ke daerah," pungkasnya. [wek]