GELORA.CO - Pemerintah telah menunjuk langsung pihak swasta yang menangani Kartu Prakerja senilai Rp5,6 T. Hal ini sama saja “mencuri di siang hari bolong”, apalagi di depan mata KPK .
Penegasan itu disampaikan politisi senior yang juga praktisi hukum Benny K Harman menanggapi proyek Kartu Prakerja tanpa tender.
“Selamat pagi republik. Kini jadi terang benderang, ternyata pemerintah menunjuk langsung pihak swasta, tanpa tender, menangani kartu prakerja senilai Rp 5,6 T. Ini jika betul sama dengan mencuri di siang hari bolong. Sedihnya, itu di depan mata KPK. Quo Vadis KPK? Rakyat Monitor,” tegas Benny Harman di akun Twitter @BennyHarmanID.
Soal itu, anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-P Arteria Dahlan telah mendesak KPK menyelidiki potensi korupsi atas keterlibatan sejumlah platform digital dalam program Kartu Prakerja.
“Penunjukan platform digital tanpa tender untuk proyek Kartu Prakerja senilai Rp 5,6 triliun. Gagasan Pak Jokowi ini bagus. Namun, bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa oleh pemerintah? Bagaimana bisa terjadi? Bagaiman strategi pengawasannya?" tanya Arteria Arteria dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan KPK secara virtual (29/04).
Institut Ecosoc Rights (IER) menelisik pat gulipat proyek Kartu Prakerja, tidak saja dari sisi proses tender, tetapi juga akal-akalan transaksi jual beli video berbiaya APBN 5,6 triliun itu.
IER menyatakan proyek kartu prakerja itu sudah melampaui batas kewarasan. Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi Presiden Joko Widodo untuk menghentikan proyek yang dijalankan Ruangguru itu.
“Apalagi bahan pertimbangan yang dibutuhkan Presiden @Jokowi untuk menghentikan transaksi jual beli video berbiaya APBN 5,6 triliun itu? Sudah semuanya, Pak Presiden. Ini sudah melampaui batas kewarasan. Salam 5,6 triliun,” tulis akun IER, @ecosocrights.
@ecosocrights meminta dana kelas online peserta Kartu Prakerja itu diganti dengan semi bansos. “Hentikan segera bisnis JUAL-BELI kelas online/video pelatihan Rp 5,6 triliun ini. Jika ingin semi bansos, prioritaskan Rp 600 rb per bulan secara langsung pada peserta. Tambahkan Rp 150 rb insentif pengisian survei itu pada peserta langsung. Tanpa syarat apapun,” tegas @ecosocrights dalam kultwit panjang, membeberkan rumitnya proses berbelit pendaftaran peserta pelatihan.
Ironisnya lagi, dalam program pelatihan itu, CEO Ruangguru yang mengundurkan diri dari kursi Staf Milenial Presiden Jokowi, Belva Devara, membubuhkan tanda tangan di sertifikat pelatihan jurnalistik Kartu Prakerja.
Aktivis politik Haris Rusly Moti mengecam tandatangan Belva di sertifikat pelatihan Prakerja itu. “Apa benar ini sertifikat Kursus Pra Kerja "Jurnalistik" yang ditandatangani Adamas Belva (RuangGuru) yang tidak pernah jadi jurnalis? Bongkar korupsi lingkaran Istana!!,” tegas Haris Rusly di akun Twitter @motizenchannel.
Apa benar ini sertifikat Kursus Pra Kerja "JURNALISTIK" yang ditandatangani Adamas Belva (RuangGuru) yang tidak pernah jadi Jurnalis? BONGKAR KORUPSI LINGKARAN ISTANA !! pic.twitter.com/QbE6i5hZqG— Haris Rusly Moti (@motizenchannel) April 30, 2020