GELORA.CO - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Edy Mulyadi menilai patut diapresiasi Pertamina yang memberikan cashback 50% pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite bagi pengemudi ojek online (Ojol). Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa yang mengumumkan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kenapa bukan Dirut Pertamina.
"Komisaris kan urusan intern, mengawasi kinerja direksi. Bukan eksternal, apalagi tampil seolah-olah sebagai pahlawan bagi rakyat kecil," ujar Edy Mulyadi kepada Harian Terbit di Jakarta, Kamis (16/4/2020).
Edy menuturkan, jika memang hendak membantu rakyat, kenapa juga hanya Ojol yang jumlahnya sekitar tiga juta orang. Padahal wabah virus corona memukul banyak rakyat miskin dan rentan miskin lain. Jumlah rakyat miskin juga mencapai belasan juta, bahkan puluhan juta jiwa.
Oleh karena itu dengan diberikannya cashback 50% maka siapa sebenarnya yang akan dibantu? Ojol, atau perusahan aplikatornya? "Jangan mengorbankan Pertamina untuk membantu perusahaan Unicorn," dong!," tandasnya.
Dipertanyakan
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak juga mempertanyakan tampilnya Ahok yang mengumumkan pemberian cashback 50 persen untuk ojol. Oleh karena itu Amin meminta jajaran direksi dan Komisaris Pertamina tetap menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya dan tidak saling berebut tugas.
Menurutnya, tugas Komisaris Utama PT Pertamina yang di saat ini dijabat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukanlah menjadi Humas Pertamina. "Sebaiknya yang tampil mengkomunikasikan hal ini (program khusus cashback saldo LinkAja sebesar 50 persen bagi ojek online) ke publik adalah Direksi bukan Komisaris (Ahok). Karena kerja teknis operasional perusahaan merupakan domain Direksi bukan Komisaris," ujar Amin AK saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Pertamina, Dirut PGN dan Dirut PLN melalui saluran virtual, Kamis (16/4/2020).
Diketahui, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perusahaan, memberikan saran kepada Direksi, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran.
Selain itu, juga ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
Namun demikian, Amin mengapresiasi PT Pertamina (Persero) yang telah meluncurkan program khusus cashback saldo LinkAja sebesar 50 persen bagi ojek online (ojol) untuk pembelian BBM selama tiga bulan. "Pertamina memberikan subsidi 50% pembelian BBM untuk OJOL. Kami sangat mendukungnya," jelasnya.
Berlebihan
Terpisah, Direktur Executive Energy Mamit Setiawan mengatakan, apa yang dilakukan oleh Ahok terlalu berlebihan, terkesan bahwa ini merupakan kebijakan yang dia buat sebagai komisaris.
“Saya mengharapkan agar program ini bukan hanya untuk Ojol, kalau bisa untuk supir angkot dan juga supir taksi yang memang terdampak wabah corona,” ujar Mamit.
Dihubungi terpisah, pengamat energi Ferdinand Hutahaean mengemukakan, mengapa komisaris utama yang mengumumkan memang jadi kontroversial, karena seharusnya ini adalah aksi korporasi yang berada dibawah kebijakan direksi.
“Dalam hal ini Ahok sebagai Komut memang perlu. Tapi mestinya ini aksi perusahaan, baiknya diumumkan oleh direksi bukan oleh komisaris, kecuali ada kesepakatan antar direksi dan komisaris sebagai bentuk sinergi, itu beda hal,” paparnya.
Terkait mengapa hanya nanti ojol, lanjut Ferdinand, karena memang Pertamina membantu sesuai dengan bisnisnya jualan BBM maka yang bisa dibantu langsung dari kelompok yang terdampak langsung adalah salah satunya ojol. Ini baik, aksinya ini sangat bermafaat bagi ojol.
“Hanya perlu kita ingatkan Pertamina agar juga memberi bantuan yang sama untuk angkutan umum, karena angkot juga merasakan dampak yang sama,” kata Ferdinand.
Abaikan Dirut
Direktur Eksekutif Indonesian Club, Gigih Guntoro mengatakan, sejak Ahok jadi Komut, kebijakan yang diambil seakan mengkerdilkan peran Pertamina dan mengabaikan direktur utama sebagai pemegang kendali BUMN strategis.
Menurutnya, kebijakan memberikan cashback 50% pembelian BBM untuk ojol mengesankan perlakuan diskriminatif dan sarat kepentingan. bukankah rakyat terdampak akibat corona tidak hanya ojol, masih ada buruh yang ter-PHK, sopir angkutan, sopir truk, pedagang kaki lima, buruh tani, kelompok miskin dan rentan lainnya yang jumlahnya jutaan orang.
“Kebijakan Pertamina ini pun seolah mengamini perhatian pemerintah terhadap nasib ojol. Hal ini mencerminkan bahwa kepentingan pemerintah tidak hanya menyelamatkan ojol semata tetapi juga menyelamatkan aplikator yng selama ini telah mengeksploitasi tenaga ojol dan tentunya keuntungan penggunanya,” papar Gigih.(*)