GELORA.CO - Presiden Joko Widodo diminta untuk menghentikan pencitraan lantaran rakyat menjadi korban kelaparan akibat tersendatnya distribusi sembako.
Hal itu disampaikan oleh pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam mengetahui distribusi sembako tersendat akibat tas bertuliskan 'Bantuan Presiden' untuk mengepak sembako belum rampung dibuat.
"Kalau itu benar, maka sangat memalukan, karena uang yang digunakan bukan berasal dari Presiden sebagai kepala ekskutif, ini murni dari pemerintah. Maka sudah selayaknyalah tidak perlu cap atau stempel Presiden," ucap Saiful Anam saat dihubungi redaksi, Rabu (29/4).
Menurutnya, pencitraan yang dilakukan Presiden Jokowi dapat merugikan rakyat lantaran sembako menjadi terhambat pendistribusiannya.
"Saya kira tidak perlu lagi Presiden pencitraan, semakin tersendat bantuan yang diberikan, maka makin sengsara rakyat yang menunggu ukuran tangan pemerintah," tegas Saiful Anam.
Tidak hanya itu, hal tersebut juga bertentangan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menginginkan agar bantuan cepat sampai ke tangan rakyat.
"Ternyata terhambat oleh atribut Presiden sendiri," pungkas Saiful Anam menyangkan. []