GELORA.CO - Pemerintah China mengeluarkan proklamasi kedaulatan di Laut China Selatan (LCS) usai Vietnam memprotes keberadaan kapal-kapal negeri tirai bambu tersebut di sana.
Pada Minggu (19/4), Kementerian Sumber Daya Alam dan Kementerian Urusan Sipil ternyata merilis sebuah pernyataan terkait kedaulatan China di LCSyang disengketakan oleh banyak pihak.
Dalam pernyataan tersebut, China mengumumkan nama-nama wilayah dan koordinat yang dikuasai China di LCS, yang meliputi 25 pulau, beting, terumbu, serta 55 gunung dan punggung laut.
Tak ayal, hal tersebut memicu kritikan karena tidak sesuai dengan hukum internasional.
"Tidak ada negara yang dapat mengklaim kedaulatan atas fitur di bawah air kecuali mereka berada dalam 12 mil laut dari daratan. Jadi, apakah China tidak mengetahui hal ini atau dengan sengaja mencoba melanggar hukum internasional," ujar seorang peneliti di lembaga think tank Inggris, Chatham House, bernama Bill Hayton.
"China telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang sangat jelas tentang apa yang bisa dan tidak bisa diklaim negara sebagai wilayah. Namun China tampaknya menentang UNCLOS dengan menegaskan kedaulatan di tempat-tempat yang sangat jauh," tambahnya seperti dimuat Sputnik.
Selain itu, China juga telah membuat klaim umum untuk sekitar 90 persen saluran air melalui gagasan yang disebut "sembilan garis putus (nine dashed-line). Di mana garis-garis yang dilewati juga diklaim oleh Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Taiwan.
Klaim tersebut semakin memperkuat keyakinan bahwa di dasar laut LCS mengandung sumber daya hidrokarbon yang besar.
Menurut Direktur Pusat Penelitian Hukum dan Kebijakan Kelautan di Institut Nasional Studi LCS, Yan Yan, klaim teritori China menunjukkan kedaulatannya di wilayah tersebut. Yan mencatat, klaim tersebut bukan lah yang pertama kali diumumkan. Pada 1983, China juga mengklaim 287 fitur di LCS.
"China dihadapkan dengan Vietnam yang semakin agresif ketika negara itu terus menangkap ikan secara ilegal dan melakukan eksplorasi minyak dan gas secara sepihak di LCS," kata Yan.
"Dan sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Vietnam harus lebih menahan diri daripada bertindak agresif," lanjutnya.
Bulan lalu, Vietnam mengeluarkan catatan diplomatik untuk PBB yang memprotes klaim kedaulatan China di LCS. Vietnam juga semakin geram dengan klaim China atas Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spartly.
"Dewan Negara baru-baru ini menyetujui pembentukan distrik Xisha (Kepulauan Paracel) dan Nansha (Kepulauan Spartly) di bawah Kota Sansha," ujar Kementerian Urusan Sipil China menggunakan nama China untuk menyebut wilayah yang diklaimnya. (Rmol)