GELORA.CO - Dianulirnya kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menghentikan pengoperasian bus Antar Kota Antar Povinsi (AKAP) oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dinilai tidak elok dan kurang tepat.
Pasalnya, keputusan yang diambil oleh kepala daerah termasuk Pemprov Jakarta diyakini telah didasarkan pada kajian yang komprehensif.
Begitu kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat (3/4).
"Yang paling tahu kondisi daerah, ya kepala daerah bersangkutan," ujar Mardani Ali Sera.
Menurutnya, pemerintah pusat, termasuk Menko Luhut harus mendukung kebijakan yang diambil oleh daerah. Bukan justru terkesan menganulir kebijakan kepala daerah yang sedianya lebih mengetahui seluk-beluk daerah.
"Mestinya pemerintah pusat jadi pelindung dan pendukung," kata Mardani.
Adapun, terkait sikap arogan yang ditunjukkan oleh Luhut Binsar Panjaitan itu, PKS meminta yang bersangkutan lebih akomodatif menampung masukan dari semua pihak. Termasuk usulan dari Anies Baswedan.
Sebab, kata dia, yang dibutuhkan menekan wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia ini adalah kontribusi dari semua pihak.
"Pak LBP (Luhut Binsar Panjaitan) perlu lebih mendengar dan menerima masukan. Semua diberi porsi. Tidak diperlukan superman (manusia super saat ini tapi superteam (kekuatan tim)," demikian Mardani Ali Sera.(*)