GELORA.CO - Bupati Bogor Ade Yasin yakin bahwa maraknya positif Corona di wilayahnya terjadi akibat penularan di atas KRL. "Kami yakin salah satu penyebab maraknya positif itu karena KRL. Dari data yang ada, rata-rata dari penumpang kereta. Kasus positif pertama yang di Bojonggede juga dari kereta," ungkap Ade.
Itu terbukti zona merah pun berada di sekitar stasiun KRL, seperti Kecamatan Cibinong dan Bojong Gede. Ade Yasin menyayangkan langkah pemerintah pusat yang tetap mengoperasionalkan KRL di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). "Jadi mohon kepada pemerintah pusat untuk mendengar aspirasi kami semata-mata untuk memutus mata rantai Covid-19," kata perempuan yang juga merupakan Ketua DPW PPP Jawa Barat itu.
Selain Kabupaten Bogor, beberapa kepala daerah lain juga mengusulkan penghentian KRL seperti kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan penghentian KRL merupakan bentuk pemaksaan dan penekanan, mengingat moda transportasi tersebut berpotensi atau rentan akan penularan Covid-19. "Kami tahu PT KAI telah membatasi setiap gerbong hanya boleh diisi dengan 60 penumpang. Namun, pada kenyataannya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Karena masyarakat yang biasanya membawa kendaraan pribadi ke kantor, dengan adanya PSBB, mereka beralih ke moda transportasi lainnya, seperti kereta," tuturnya.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim juga menyayangkan putusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang tidak menyetujui usulan lima kepala daerah penutupan sementara KRL Commuter Line. Dedie pun menyangsikan bila penyebaran virus corona atau Covid-19 bisa ditekan apabila operasional KRL Commuter Line masih tetap berjalan. "Pertama kita harus sinkronkan antara maksud penerapan PSBB dengan target yang harus dicapai. Kan target utamanya adalah menurunnya penyebaran Covid-19, " ucap Dedie.
Dedie menilai, usulan kepada daerah Bodebek untuk menghentikan operasional KRL bukan tanpa alasan. Sebab, setiap harinya masih ada sekitar 100 ribu lebih warga menggunakan KRL dan berdampak pada penumpukan penumpang di sejumlah stasiun.
Luhut Pertimbangkan Banyak Aspek
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, mengatakan pemerintah memutuskan tidak menghentikan operasional KRL.
"Sebuah kebijakan harus dipikirkan secara matang dengan mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya, untuk dicari jalan tengah yang paling baik. Walaupun beroperasi, KRL sekarang fokus menerapkan physical distancing," ucap Jodi, Sabtu (18/4/2020).
Khususnya untuk melayani kegiatan dan pekerjaan yang dikecualikan selama PSBB. "Yang dilakukan adalah membatasi jumlah penumpang untuk menjaga jarak (Physical Distancing), membatasi jam operasional dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan menempatkan petugas yang akan mengawasi pelaksanaan physical distancing," jelas Jodi.
Dia pun menuturkan, akan terus dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu. "Akan dilakukan juga berbagai upaya untuk mendukung pencegahan Covid-19. Seperti rekayasa operasi, penertiban antrian di stasiun-stasiun yang masih ramai dan menjaga physical distancing," ungkap Jodi.
Menurut dia, kebijakan ini perlu kerja sama semua pihak. Pemerintah pun telah berupaya keras untuk memutus rantai penyebaran virus Corona ini.
"Pengoperasian KRL Jabodetabek akan lebih efektif jika semua stakeholder terkait tetap melakukan: penertiban kegiatan-kegiatan yang dilarang, bekerja dari rumah dan diam di rumah," katanya. (*)