GELORA.CO - Kontroversi kembali dilakukan pemerintah. Kali ini berkaitan dengan penunjukan para pejabat yang tidak berdasarkan standar yang jelas.
Begitu kata Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menanggapi pencopotan Refly Harun sebagai komisaris PT Pelabuhan Indonesia I atau Pelindo I (Persero) oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
Baginya, pencopotan itu merupakan contoh dari kebodohan para pemimpin di negeri ini. Hal tersebut lantaran Refly Harun sebagai pakar hukum tata negara merupakan orang yang berintegritas tinggi.
“Ini contoh kebodohan pemimpin. Yang cerdas, jujur, dan berintegritas dicopot,” kesalnya kepada redaksi, Seni (20/4).
Ketua DPP Partai Gerindra itu lantas membandingkan apa yang dilakukan pemimpin negeri pada para staf khusus milenial yang belakangan menyita perhatian publik.
Mulai dari dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi, Andi Taufan Garuda Putra. Bos Amartha itu membuat surat dengan menggunakan kop Sekretariat Kabinet (Setkab) kepada para camat untuk menitipkan perusahaannya dalam giat relawan desa.
Selain diduga melakukan maladministrasi, Andi Taufan juga diduga kuat melakukan abuse of power dan melanggar etika conflict of interest. Sementara yang dilakukan pemerintah hanya memaklumi.
Bukan hanya Andi Taufan yang jadi sorotan. Adamas Belva Syah Devara juga dikritisi. Kali ini dugaan nepotisme yang dialamatkan lantaran perusahaanya, Ruang Guru, menjadi salah satu aplikator Program Kartu Prakerja. Anggaran untuk aplikator digadang mencapai Rp 5,6 triliun.
“Stafsus milenial yang guncang kas negara kok malah dibela dan dipertahankan,” sindir Iwan Sumule. (*)