GELORA.CO - Kehadiran Perppu 1/2020 yang dimaksudkan untuk mengatasi wabah Covid-19 terus menuai polemik di masyarakat.
Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Kedaulatan (KMPK) bahkan telah mengajukan secara resmi gugatan terhadap perppu tersebut.
Beragam argumen dijadikan alasan dalam menggugat Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik Covid-19 atau yang akrab disebut sebagai Perppu Corona.
Mulai dari tudingan perppu telah memangkas fungsi pengawasan dan budgeting DPR, hingga adanya dugaan agenda kekuasaan dan rekayasa ekonomi tanpa kendali dengan melebarkan defisit di atas 3 persen.
Perppu juga menuai penolakan dari partai koalisi. Kader PDIP Masinton Pasaribu tegas menyebut perppu itu buatan kaum oligarki yang ingin menyabotase konstitusi. Senada itu, kader Nasdem, Rico Sia juga menyebut ada kelompok oligarki yang menunggangi perppu tersebut.
Sejurus itu, Ketua Majelis Jaring Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule mengajak rakyat untuk bersatu mendesak DPR menolak Perppu Corona.
Ketua DPP Partai Gerindra itu menyoroti pasal-pasal kekebalan hukum yang tertuang dalam perppu tersebut. Menurutnya, perppu itu bisa dijadikan tameng bagi oknum-okbum tertentu untuk memperkaya diri sendiri dan melanggengkan kekuasaan.
“Perppu hanya akal-akalan pemerintah untuk lepas dari jerat hukum dalam menggunakan uang negara dan hindari pemakzulan,” tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (21/4).
Selain perppu, Iwan Sumule juga mengajak rakyat untuk mendesak DPR menghentikan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja di tengah pandemik Covid-19.
Dia meminta agar pembahasan RUU yang berhubungan dengan nasib rakyat, khususnya buruh itu harus ditunda. Pemerintah dan DPR, sambungnya, harus mengutamakan penyelesaian wabah Covid-19 dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diakibatkan sebaran virus mematikan dari Wuhan, China itu.
“RUU Ciptaker bukan hanya soal buruh, tapi nasib seluruh rakyat dan negara dipertaruhkan,” demikian Iwan Sumule.
Sebagai langkah konkret, Iwan Sumule akan mengerahkan para aktivis ProDEM untuk menggelar aksi pada 30 April nanti. Aksi akan digelar di gedung DPR untuk mendesak para dewan menolak Perppu Corona dan menghentikan pembahasan RUU Ciptaker.
“Rakyat harus bersatu, bergerak desak DPR tolak Perppu Corona dan hentikan pembahasan RUU Ciptaker,” tegasnya. (Rmol)