GELORA.CO - Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja Bagian Keempat soal Pertanahan Pasal 127 memperpanjang jangka waktu hak pengelolaan tanah alias Hak Guna Usaha (HGU) menjadi 90 tahun.
Adapun RUU soal pertanahan itu sebagai penyesuaian aturan dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Dalam Undang-Undang 5/1960 Pasal 29 ayat (1) menyebut, Hak Guna Usaha (HGU) hanya diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. Di ayat (2), untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.
Mengutip draft RUU Cipta Kerja, Kamis (16/4/2020), tanah yang diberikan hak pengelolaan bank tanah merupakan tanah yang dikelola bank tanah.
Paragraf I Bank Tanah Pasal 123 menyebut, bank tanah merupakan badan khusus yang mengelola tanah. Kekayaan badan bank tanah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.
Badan bank tanah sendiri berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.
"Badan bank tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria," sebut pasal 124 RUU Cipta Kerja tersebut.
Adapun dalam Paragraf 2 Penguatan Hak Pengelolaan Pasal 129 menyebut, hak pengelolaan merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya.
Hak pengelolaan ini dapat diberikan kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan bank tanah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun BUMD, badan hukum milik negara/daerah, dan badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.
Lebih rinci, berikut isi Pasal 127 soal perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) menjadi 90 tahun dari sebelumnya hanya 25 tahun dan waktu yang lebih lama 35 tahun.
(1) Tanah yang dikelola badan bank tanah diberikan hak pengelolaan.
(2) Hak atas tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.
(3) Jangka waktu hak atas tanah diatas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama 90 (sembilan puluh) tahun.
(4) Dalam rangka mendukung investasi pemegang hak pengelolaan badan bank tanah diberikan kewenangan untuk:
- Melakukan penyusunan rencana zonasi
- Membantu memberikan kemudahan perizinan berusaha/persetujuan
- Melakukan pengadaan tanah, dan
- Menentukan tarif pelayanan
- Baca juga: Kursus Program Kartu Prakerja: Pelatihan Ojek Online Rp 1 Juta, Perlu?
Zaman Kolonial
Adanya perpanjangan HGU menjadi 90 tahun membuat Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) buka suara. Dalam surat terbukanya kepada Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Sekjen KPA Dewi Kartika mengatakan, HGU itu lebih lama dibanding zaman kolonial Belanda.
Dia bilang, pemerintahan kolonial Belanda dahulu memberikan HGU selama 75 tahun.
"Kolonial saja memberi 75 tahun Bapak! Itu sudah membuat menderita putra-putri negeri selama 350 tahun. Sekarang di zaman merdeka ini, justru Bapak mau menambah lebih lama 15 tahun!," kata Dewi.
Di masa kolonial, hak pengelolaan tanah serupa dikenal dengan hak erfpacht. Hak ini memperbolehkan pengusaha untuk mengelola tanah hingga 75 tahun.
Berdasarkan buku Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya yang ditulis oleh Boedi Harsono, hak tersebut ada di Agrarische Wet, undang-undang yang dibuat pada 1870.
Saat UU Pokok Agraria lahir pada 1960, hak erfpacht dihapus dan muncul HGU dengan batasan paling lama 25-35 tahun.
Kini lewat RUU Cipta Kerja, pemerintah akan mengubah waktu HGU hingga 90 tahun.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Himawan Arif Sugoto mengatakan, wacana mengenai pembentukan bank tanah (yang memberikan hak pengelolaan/HGU) memang telah digulirkan sejak lama.
Bahkan ide pembentukan bank tanah sendiri sudah ada sejak tahun 1993. Akan tetapi, hal tersebut tidak kunjung disahkan lantaran belum memiliki payung hukum
"Namun RUU Pertanahan last minute tidak bisa diketok palu pada saat itu. Sehingga saat ini dalam pembahasan Omnibus Law klaster Pengadaan Tanah kami di situ memasukkan yang disebutnya badan bank tanah," kata Himawan beberapa waktu lalu.[]