GELORA.CO - Distribusi bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat memberi beban tersendiri bagi aparat desa. Tak sedikit dari mereka yang kini tengah dilanda stres.
Pasalnya, jumlah bansos dari pemerintah pusat tak sesuai hasil pendataan RT/RW yang diajukan oleh pemerintah desa. Akibatnya, aparat desa dan pengurus RT/RW jadi sasaran fitnah dan kemarahan warga yang tak mendapatkan jatah.
Diungkapkan Kepala Desa Sarajaya, Kecamatan Lemahbang, Rudiyana (38), saat ini ada banyak perangkat desa dilanda stres (tertekan) karena kekacauan tersebut.
“Semua lagi pusing, dari mulai RT/RW hingga perangkat desa. Karena masyarakat di masing-masing lingkungan menagih bansos, tapi data yang dipakai pemerintah pusat ternyata data lama tidak update, Bansos ini jadi beban moral bagi kami di desa,“ ujar Kepala Desa Sarajaya Cirebon, Selasa (28/4).
Sementara itu, Kades Kamarang Cirebon, Endang Kusnandar, mengaku khawatir pembagian Bansos yang tidak sesuai harapan masyarakat justru akan menimbulkan kecemburuan sosial di antara warganya.
“Kondusivitas lingkungan sangat rentan dan tidak bisa diprediksi,” ujarnya.
Endang menduga data yang digunakan pemerintah pusat tidak update, sehingga banyak Keluarga Miskin Baru (Misbar) yang tak terakomodasi.
“Bansos Corona harusnya bisa dirasakan oleh semua Misbar, tidak hanya oleh rumah tangga miskin. Karena Bansos dari pusat itu memakai data lama. Mungkin data tahun 2011, jadi pemakaian datanya jelas tidak valid lagi,” katanya.
Senada dengan para Kepala Desa, Kasi Kesra Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, Iis Aisyah, mengakui bila Bansos yang sampai ke tingkat RT/RW tak menjangkau semua warga yang membutuhkan.
“Permasalahan bansos jadi sangat sensitif di tengah masyarakat yang sudah berminggu-minggu mengalami kesulitan akibat pandemik corona,” kata Iis.
Iis pun berharap data usulan dari Desa bisa direalisasikan oleh Pemerintah Pusat melalui berbagai pintu bantuan sosial selain PKH dan BPNT.
“Misalkan ada kekurangan ini dan itu, tinggal diperbaiki oleh desa, karena bansos ini bikin stres para kepala desa," harapnya saat ditemui Kantor Berita RMOLJabar usai monitoring DTKS di komplek Pemerintah Desa Sarajaya, Selasa (28/4). (Rmol)