GELORA.CO - Para Staf Khusus Presiden yang ditunjuk Presiden Joko Widodo berfungsi untuk menyerap aspirasi dan memberi masukan kepada presiden. Mereka, termasuk yang berasal dari kalangan milenial, bukan ditunjuk sebagai eksekutor atas kebijakan.
Begitu tegas Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (28/4).
“Pak presiden mengambil stafsus milenial dengan harapan bisa memahami kemilenialan mereka. Menyerap aspirasi mereka dan mengambil kesimpulan bisa memberikan kesimpulan yang baik dan benar, bukan jalan-jalan sendiri (eksekusi),” ujarnya.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah ini meminta agar staf khusus milenial sadar posisi bahwa mereka merupakan pembantu presiden, bukan sama derajatnya dengan presiden yang bisa mengeksekusi suatu aturan.
“Mereka difungsikan untuk mencari data, membantu presiden saja. Tapi dia bukan eksekutor staf itu membantu, mereka itu pembantu,” tegasnya.
Permintaan Bambang Pacul, sapaan akrabnya, tidak muluk sampai harus membubarkan stafsus milenial. Dia sebatas meminta anak-anak muda itu untuk instrospeksi diri.
“Sadar posisi, kalau mereka bikin perintah sampai kecamatan itu namanya tidak sadar posisi,” tandasnya.
Andi Taufan Garuda Putra sempat menyurati camat se-Indonesia sebelum mundur dari stafsus milenial. Dengan menggunakan kop surat Sekretariat Kabinet, bos Amarta Mikro Fintek itu menitip perusahaan agar diikutkan dalam relawan desa melawan Covid-19.(rmol)