Waketum Gerindra: Krisis Ekonomi di Era Joko Widodo Tidak Bisa Dihindarkan Lagi

Waketum Gerindra: Krisis Ekonomi di Era Joko Widodo Tidak Bisa Dihindarkan Lagi

Gelora News
facebook twitter whatsapp


GELORA.CO - Pekan depan depan capital flight dipredidiksi akan lebih deras. Strategi intervensi Bank Indonesia tidak akan afektif mencegah dolar AS keluar dari Indonesia.

Jika tidak Ada langkah langkah kebijakan moneter yang bisa meyakinkan para investor dan konglomerat Indonesia untuk tidak memindahkan mata uang dolarnya keluar negeri, maka krisis moneter tidak bisa dielakkan lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menanggapai perkembangan ekonomi akhir-akhir ini, Sabtu (21/3).

"Dampaknya akan membuat utang negara makin mengunung jika kurs rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp 19 ribu per dalar AS," ujar Arief Poyuono.

Adapun proyek infrastruktur yang mengunakan pembiayaan luar negeri terancam akan mangkrak dan akan kesulitan membayar bunga pinjaman bank dan investor.

"Sementara juga tinggi kurs dolar AS akan berdampak pada kenaikan harga harga barang pangan yang berbasis impor, seperti gula, beras, gandum untuk membuat tepung dan mie instant," sambung Arief Poyuono.

Belum lagi, lanjut dia, harga susu untuk bayi dan anak-anak yang akan ikut naik karena masih impor. Begitu juga harga daging ayam dan telur akan naik karena pakan ternak masih impor

Di sisi lain, amatan Arief Poyuono, kinerja ekspor komoditas Indonesia seperti CPO, batubara, mineral tidak banyak bisa membantu menguatkan nilai kurs rupiah, karena negara tujuan komoditas ekspor juga mengalami penurunan perekonomian yang berdampak pada pengurangan permintaan komoditas ekspor.

"Dengan merosotnya ekspor maka akan berdampak juga pada tidak tercapainya pendapatan dari sektor pajak. Krisis ekonomi di Indonesia di era Joko Widodo tidak bisa dihindarkan lagi," ucap Arief Poyuono.

Menurutnya, satu-satunya jalan Joko Widodo harus menerapkan sistem ekonomi berdikari, dan mengurangi ketergantungan impor pangan dan lainnya.

"Untuk meyelamatkan ekonomi masyarakat bawah perlu ada kebijakan jaring pengaman dalam bentuk penyediaan dana tunai pada UKM, petani dan nelayan yang bisa digunakan untuk meningkatkan produksi, bukan dana macam untuk keluarga pra sejahtera dan BLT yang hanya digunakan untuk meningkatkan komsumsi," demikian Arief Poyuono. (rm)
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita