GELORA.CO - Pemerintah tetap ngotot pembangunan ibukota baru yang menelan dana sekitar Rp 466 triliun harus berjalan, meski di saat yang sama negara tengah "krisis" lantaran terus meningkatnya penyebaran virus corona (Covid-19) di penjuru negeri.
Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu mengatakan, di saat seperti ini seorang pemipim diuji, apakah memihak pada kepentingan rakyat atau memihak pada ego mewujudkan lagacy pribadinya (ibukota).
"Padahal Ibu Sri Mulyani mengatakan hanya dengan menjual aset pembangunan ibukota baru bisa dilakukan, itukan sudah berkali-kali dikatakan," kata Said Didu dalam chanel Youtube yang dia bagikan di akun Twitter, Sabtu (28/3).
Padahal di sisi lain, kata pengamat politik Hersubeno Arief yang dalam chanel Youtube tersebut video conference dengan Said Didu mengatakan, pemerintah justru meminta partisipasi masyarakat dan kalangan usaha dengan membuka donasi bantuan sumbangan buat negara untuk menangani penyebaran virus corona.
"Itu sebetulnya bu Sri Mulyani sudah jujur kalau beban APBN sangat berat, karena pengeluaran tidak terduga akibat virus corona ini, dan penerimaan dipastikan turun karena perekonimian terhenti. Jadi pengeluaran naik pendapatan turun," ujarnya.
Said Didu tidak mengerti arah kebijakan pemerintah yang tetap saja ngotot untuk tetap membangun ibukota baru, padahal saat ini negara dihadapkan oleh wabah virus corona.
Menurutnya, saat ini masalah keselamatan dan kesejahteraan rakyat selalu ditempatkan di bawah oleh pemerintah, dan yang selalu diprioritaskan di atas adalah legacy yang dianggap merugikan kepentingan rakyat.
"Jadi legacy lebih penting daripada menyelamatkan manusia, karena Bu Sri Mulyani sudah kewalahan dana untuk hadapi virus corona, dan Luhut (Menko Kemeritiman) tetap ngotot agar tidak menganggu dana untuk pembangunan ibukota baru," jelas dia.
Adapun pemimpin ideal, tambah Said Didu, akan mengalihkan seluruh anggaran yang bertujuan untuk menciptakan legacy alias warisan untuk menyelamatkan nyawa rakyat dari ancaman virus corona. (*)