GELORA.CO - Masuknya 49 warga negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) ke Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk bekerja dengan memakai visa kunjungan dan mendapatkan persetujuan kartu kewaspadaan kesehatan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno-Hatta tanpa karantina kesehatan, dikecam sejumlah kalangan. Masuknya WNA ini viral di media sosial.
Tokoh nasional DR Rizal Ramli turut mempertanyakan kedatangan WNA tersebut. Dia juga mempersoalkan lambannya pemerintah dalam merespon mencegah wabah corona.
“Respon awal pemerintah menangani corona lamban dan terlambat. Bahkan mengeluarkan kebijakan ngawur mengeluarkan anggaran Rp72 miliar untuk influencer dan memberi subsidi kepada airline. Jadi selama 2,5 bulan sejak corona mewabah tidak ada gebrakan,” ujar Rizal dalam acara ILC TVOne, Selasa malam.
Terkait masuknya WNA Tiongkok ke Indonesia, mantan Menko Kemaritiman ini juga menyangkannya.
“Kok ditengah wabah corona seperti saat ini masih ada yang izinkan pekerja Tiongkok masuk. Saya kira ini ada interest pejabat tinggi kita yang rangkap menjadi pengusaha. Dia teman saya, sudah kaya. Sudahlah berhenti sebentar untuk kepentingan nasional,” papar Rizal pada acara itu.
Harus Diusir
Terpisah, Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa), Adi Kurniawan mengatakan, adanya 49 warga negara China, masuk ke Sultra untuk bekerja dengan memakai visa kunjungan dan mendapatkan persetujuan, kartu kewaspadaan kesehatan dari Kantor Kesehatan tanpa karantina kesehatan menjadi bukti bahwa negara ini lebih tunduk kepada kepentingan asing daripada melindungi rakyatnya sendiri.
"Saya bilang ini semua soal keterbukaan. Kembalikan dan usir 49 TKA China itu ke negara asalnya," tegasnya.
Adi menilai lolosnya 49 TKA masuk Indonesia juga membuktikan pemerintah tidak serius dalam menangani serangan virus Corona. Bahkan pemerintah terkesan tidak jujur dan transparan terkait penanganan virus yang berasal dari Wuhan, China tersebut. Karena dari sikap pemerintah yang tidak memberlakukan lockdown saja sudah terlihat bahwa ada ketidakjujuran yang dilakukan pemerintah.(ht)