GELORA.CO - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua menteri kabinet untuk melakukan tes kesehatan. Hal itu menyusul diumumkannya Menhub Budi Karya Sumadi yang positif virus Corona (COVID-19) dengan nomor kasus 76.
"Presiden minta agar beberapa pejabat di lingkungan Istana segera memeriksakan diri tentu nanti diikuti oleh semua pekerja, secara bertahap dilakukan pemeriksaan semua. Jadi apa yang dilakukan Istana yang dilakukan adalah kita memperketat, kita melakukan pemeriksaan lebih awal," kata Tenaga Ahli Utama Kepresidenan KSP Dany Amrul Ichdan saat dihubungi, Sabtu (14/3/2020).
Pihak Istana Kepresidenan juga akan melacak para menteri yang sempat kontak dengan pasien positif Corona. Selain itu juga para menteri akan disuntikkan vitamin.
"Termasuk (tracing) siapa saja yang pernah berhubungan dengan yang terkonfirmasi Corona. Lalu menambah imunisasi vitamin, jadi kita akan suntik imunisasi vitamin untuk supaya lebih punya daya tubuh," ujar Dany.
Dany menegaskan semua menteri diminta tes kesehatan tanpa terkecuali. Tak hanya menteri, pejabat Eselon I juga diminta untuk tes kesehatan.
"Yang jelas memang semua menteri kabinet diminta untuk tes tanpa terkecuali dan semua pejabat di bawahnya Eselon I di bawahnya," imbuhnya.
Dany menambahkan tes kesehatan semua menteri dilakukan sejak hari ini. Hasil tes belum diketahui kapan akan diumumkan.
Dany mengatakan tes kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh KSP. "Sesuai protokol penanganan kesehatan Corona yang telah kita buat, maka apabila didapati ada satu yang terkena, maka harus ditracing kepada yang pernah berhubungan , sesuai protokol penanganan Corona," tambah Dany.
Sebelumnya diberitakan, Budi Karya Sumadi dinyatakan positif terinfeksi virus Corona (COVID-19). Keluarga mengizinkan status Budi Karya diungkap.
"Atas izin keluarga yang disampaikan oleh Pak Kepala Rumah Sakit Gatot Soebroto tadi adalah Pak Budi Karya, Pak Menhub. Ini kami sampaikan atas izin keluarga," kata Mensesneg Pratikno di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3).(dt)